Tan Malaka, Sejak Agustus Itu

Revolusioner Yang Kesepian
Tan Malaka

Hari itu memang ada yang menerobos dan ada yang runtuh. Yang runtuh bukan sebuah kekuasaan politik; Hindia Belanda sudah tak ada, otoritas pendudukan Jepang yang menggantikannya baru saja kalah. Yang ambruk sebuah wacana.

Sebuah wacana adalah sebuah bangunan perumusan. Tapi yang berfungsi di sini bukan sekadar bahasa dan lambang. Sebuah wacana dibangun dan ditopang kekuasaan, dan sebaliknya membangun serta menopang kekuasaan itu. Ia mencengkeram. Kita takluk dan bahkan takzim kepadanya. Sebelum 17 Agustus 1945, ia membuat ribuan manusia tak mampu menyebut diri dengan suara penuh, ”kami, bangsa Indonesia”–apalagi sebuah ”kami” yang bisa ”menyatakan kemerdekaan”.

Agustus itu memang sebuah revolusi, jika revolusi, seperti kata Bung Karno, adalah ”menjebol dan membangun”. Wacana kolonial yang menguasai penghuni wilayah yang disebut ”Hindia Belanda” jebol, berantakan. Dan ”kami, bangsa Indonesia” kian menegaskan diri.

Sebulan kemudian, 19 September 1945, dari pelbagai penjuru orang mara berduyun menghendaki satu rapat akbar untuk menegaskan ”kemerdekaan” mereka, ”Indonesia” mereka. Bahkan penguasa militer Jepang tak berdaya menahan pernyataan politik orang ramai di Lapangan Ikada itu.

Dua tahun kemudian, meletus pertempuran yang nekat, sengit, dan penuh korban, ketika ratusan pemuda melawan kekuatan militer Belanda yang hendak membuat negeri ini ”Hindia Belanda” kembali. Dari medan perang itu Pramoedya Ananta Toer mencatat dalam Di Tepi Kali Bekasi: sebuah revolusi besar sedang terjadi, ”revolusi jiwa—dari jiwa jajahan dan hamba menjadi jiwa merdeka….”.

Walhasil, sebuah subyek (”jiwa merdeka”) lahir. Agaknya itulah makna dari mereka yang gugur, terbaring, tinggal jadi ”tulang yang berserakan, antara Krawang dan Bekasi”, seperti disebut dalam sajak Chairil Anwar yang semua kita hafal. Subyek lahir sebagai sebuah laku yang ”sekali berarti/sudah itu mati”, untuk memakai kata-kata Chairil lagi dari sajak yang lain. Sebab subyek dalam revolusi adalah sebuah tindakan heroik, bukan seorang hero.

Dalam hal ini Tan Malaka benar: ”Revolusi bukanlah suatu pendapatan otak yang luar biasa, bukan hasil persediaan yang jempolan dan bukan lahir atas perintah seorang manusia yang luar biasa.”

Tan Malaka menulis kalimat itu dalam Aksi Massa yang terbit pada 1926. Dua puluh tahun kemudian memang terbukti bahwa, seperti dikatakannya pula, ”Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan.”

Itulah Revolusi Agustus.

Tapi kemudian tampak betapa tak mudahnya memisahkan perbuatan yang heroik dari sang X yang berbuat, yang terkadang disambut sebagai ”hero” atau ”pelopor”. Sebab tiap revolusi digerakkan oleh sebuah atau sederet pilihan + keputusan, dan tiap keputusan selalu diambil oleh satu orang atau lebih. Dan ketika revolusi hendak jadi perubahan yang berkelanjutan, ia butuh ditentukan oleh satu agenda. Ia juga akan dibentuk oleh satu pusat yang mengarahkan proses untuk melaksanakan agenda itu.

Sekitar seperempat abad setelah 1945, Bung Karno, yang ingin menegaskan bahwa Revolusi Agustus ”belum selesai”, mengutarakan sebuah rumus. Ia sebut ”Re-So-Pim”: Revolusi-Sosialisme-Pimpinan. Bagi Bung Karno, revolusi Indonesia mesti punya arah, punya ”teori”, yakni sosialisme, dan arah itu ditentukan oleh pimpinan, yakni ”Pemimpin Besar Revolusi”.

Tan Malaka tak punya rumus seperti itu. Tapi ia tetap seorang Marxis-Leninis yang yakin akan perlunya ”satu partai yang revolusioner”, yang bila berhubungan baik dengan rakyat banyak akan punya peran ”pimpinan”.

Bahwa ia percaya kepada revolusi yang ”timbul dengan sendirinya”, hasil dari ”berbagai keadaan”, menunjukkan bagaimana ia, seperti hampir tiap Marxis-Leninis, berada di antara dua sisi dialektika: di satu sisi, perlunya ”teori” atau ”kesadaran” tentang revolusi sosialis; di sisi lain, perlunya (dalam kata-kata Tan Malaka) ”pengupasan yang cocok betul atas masyarakat Indonesia”.

Di situ, ada ambiguitas. Tapi ambiguitas itu agaknya selalu menghantui agenda perubahan yang radikal ke arah pembebasan Indonesia.

l l l

TAK begitu jelas, apa yang dikerjakan Tan Malaka pada Agustus 1945. Yang bisa saya ikuti adalah yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan bergaung.

Beberapa pekan setelah 17 Agustus 1945, di Serang, wilayah Banten, Tan Malaka bertemu dengan Sjahrir. Mungkin itulah buat pertama kalinya tokoh kiri radikal di bawah tanah itu berembug dengan sang tokoh sosial demokrat. Tan Malaka dan Sjahrir secara ideologis berseberangan; seperti halnya tiap Marxis-Leninis, Tan Malaka menganggap seorang sosial-demokrat sejenis Yudas.

Tapi seperti dituturkan kembali oleh Abu Bakar Lubis —orang yang menyatakan pernah dapat perintah Presiden Soekarno untuk menangkap Tan Malaka—dalam pertemuan di Serang itu Tan Malaka mengajak Sjahrir untuk bersama-sama menyingkirkan Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Menurut cerita yang diperoleh A.B. Lubis pula, Sjahrir menjawab: jika Tan Malaka bisa menunjukkan pengaruhnya sebesar 5 persen saja dari pengaruh Soekarno di kalangan rakyat, Sjahrir akan ikut bersekutu.

Ada sikap meremehkan dalam kata-kata Sjahrir itu. Konon ia juga menasihati agar Tan Malaka berkeliling Jawa untuk melihat keadaan lebih dulu sebelum ambil sikap.

Jika benar penuturan A.B. Lubis (saya baca dalam versi Inggris, dalam jurnal Indonesia, April 1992), pertemuan di Serang itu lebih berupa sebuah perselisihan: sang ”radikal” tak cocok dengan sang ”pragmatis”.

Tan Malaka tampaknya hendak menjalankan tesis Trotsky tentang ”revolusi terus-menerus”. Bagi Trotsky, di sebuah negeri seperti Rusia dan Indonesia—yang tak punya kelas borjuasi yang kuat—revolusi sosialis harus berlangsung tanpa jeda. Trotsky tak setuju dengan teori bahwa dalam masyarakat seperti Rusia dan Indonesia revolusi berlangsung dalam dua tahap: pertama, tahap ”borjuis” dan ”demokratis”; kedua, baru setelah itu, ”tahap sosialis”.

Bagi Trotsky, di negeri yang ”setengah-feodal dan setengah-kolonial”, kaum borjuis terlampau lemah untuk menyelesaikan agenda revolusi tahap pertama: membangun demokrasi, mereformasi pemilikan tanah, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Maka kaum proletarlah yang harus melaksanakan revolusi itu. Begitu tercapai tujuannya, kelas buruh melanjutkan revolusi tahap kedua, ”tahap sosialis”.

Ini tentu sebuah pandangan yang terlampau radikal—bahkan bagi Rusia pada tahun 1920-an, di suatu masa ketika Lenin terpaksa harus melonggarkan kendali Negara atas kegiatan ekonomi, dan kelas borjuis muncul bersama pertumbuhan yang lebih pesat. Di Indonesia agenda Trotskyis itu bisa seperti garis yang setia kepada gairah 1945. Dilihat dari sini, niat Tan Malaka tak salah: ia, yang melihat dirinya wakil proletariat, harus menggantikan Soekarno, wakil kelas borjuis yang lemah.

Tapi Sjahrir, sang ”pragmatis”, juga benar: pengaruh Tan Malaka di kalangan rakyat tak sebanding dengan pengaruh Bung Karno. Dunia memang alot. Di sini ”pragmatisme” Sjahrir (yang juga seorang Marxis), sebenarnya tak jauh dari tesis Tan Malaka sendiri. Kita ingat tesis pengarang Madilog ini: revolusi lahir karena ”berbagai keadaan”, bukan karena adanya pemimpin dengan ”otak yang luar biasa”.

Tapi haruskah seorang revolusioner hanya mengikuti ”berbagai keadaan” di luar dirinya? György Lukács, pemikir Marxis yang oleh Partai Komunis pernah dianggap menyeleweng itu, membela dirinya dalam sebuah risalah yang dalam versi Jerman disebut Chvostismus und Dialektik, dan baru diterbitkan di Hungaria pada 1996, setelah 70 tahun dipendam.

Dari sana kita tahu, Lukács pada dasarnya dengan setia mengikuti Lenin. Ia mengecam ”chvostismus”. Kata ini pernah dipakai Lenin untuk menunjukkan salahnya mereka yang hanya ”mengekor” keadaan obyektif untuk menggerakkan revolusi. Bagi Lenin dan bagi Lukács, revolusi harus punya komponen subyektif.

Tentu, ada baku pengaruh antara dunia subyektif dan dunia obyektif; ada interaksi antara niat dan kesadaran seorang revolusioner dan ”berbagai keadaan” di luar dirinya. Tapi, kata Lukács, di saat krisis, kesadaran revolusioner itulah yang memberi arah. Penubuhannya adalah Partai Komunis.

Tapi seberapa bebaskah ”kesadaran revolusioner” itu dari wacana yang dibangun Partai itu sendiri? Saktikah Partai Komunis hingga bisa jadi subyek yang tanpa cela, sesosok hero?

Ternyata, sejarah Indonesia menunjukkan PKI juga punya batas. Partai ini harus mengakui kenyataan bahwa ia hidup di tengah ”lautan borjuis kecil”. Agar revolusi menang, ia harus bekerja sama dengan partai yang mewakili ”borjuis kecil” itu. Ia tak akan berangan-angan seperti Tan Malaka yang hendak merebut kepemimpinan Bung Karno. Di bawah Aidit, PKI bahkan akhirnya meletakkan diri di bawah wibawa Presiden itu.

Pada 1965 terbukti strategi ini gagal. PKI begitu besar tapi kehilangan kemandirian dan militansinya. Ia tak melawan pada saat yang menentukan, tatkala militer dan partai ”borjuasi kecil” yang selama ini jadi sekutunya menghantamnya. PKI terbawa patuh mengikuti jalan Bung Karno, sang Pemimpin Besar Revolusi, yang mementingkan persatuan nasional.

Terkurung di bawah wacana ”persatuan nasional”, agenda radikal tersisih dan sunyi. Terutama dari sebuah Partai yang mewakili sebuah minoritas—yakni proletariat di sebuah negeri yang tak punya mayoritas kaum buruh. Tan Malaka sendiri mencoba mengelakkan ketersisihan itu dengan tak hendak mengikuti garis Moskow, ketika pada 1922 ia menganjurkan perlunya Partai Komunis menerima kaum ”Pan-Islamis”—yang bagi kaum komunis adalah bagian dari ”borjuasi”—guna mengalahkan imperialisme.

Tapi ia juga akhirnya sendirian. Sang radikal, yang ingin mengubah dunia tanpa jeda tanpa kompromi, bergerak antara tampak dan tidak. Ia muncul menghilang bagaikan titisan dewa. Sejak Agustus 1945, Tan Malaka adalah makhluk legenda.

Sebuah legenda memang memikat. Tapi dalam pembebasan mereka yang terhina dan lapar, sang pahlawan sebaiknya mati. Revolusi tak pernah sama dengan dongeng yang sempurna.

Jakarta, 7 Agustus 2008.

Goenawan Mohamad

SAYA bisa bayangkan pagi hari 17 Agustus 1945 itu, di halaman sebuah rumah di Jalan Pegangsaan, Jakarta: menjelang pukul 09:00, semua yang hadir tahu, mereka akan melakukan sesuatu yang luar biasa.

Berakhir di Gunung Wilis

SEMULA berniat jadi guru, di separuh jalan Ibrahim Datuk Tan Malaka mengganti cita-cita. Itu bermula ketika ia bersekolah di Rijks Kweekschool, Belanda. Di Kota Haarlem yang nyaris bangkrut ditinggal ratusan pabrik bir yang gulung tikar, ia berkenalan dengan sosialisme. Tapi ia menemukan ”laboratorium”-nya sepulang dari Belanda tatkala menjadi guru anak-anak buruh perkebunan teh Belanda di Deli, Sumatera Utara. Inilah jejak perjuangan Tan Malaka.

HAARLEM, BELANDA Teman-teman dekatnya di sekolah memanggilnya Ieb atau Ipie.

1. SUMATERA BARAT Tan melanjutkan sekolah ke Rijks Kweekschool, Haarlem, Belanda. Berangkat dari Teluk Bayur, Oktober 1913.
2. HAARLEM, BELANDA Berkenalan dengan politik.Saat pulang kampung pada November 1919, cita-citanya cuma satu: mengubah nasib bangsa Indonesia.
3. DELI, SUMATERA UTARA Menjadi guru sekolah rendah di perkebunan teh Belanda. Hengkang ke Semarang pada 1921.
4. SEMARANG Bergabung dengan Sarekat Islam. Aktif menyatukan gerakan komunis dengan Islam untuk menghadapi imperialisme Belanda. Gara-gara ini, pada 13 Februari 1922 ia ditangkap Belanda di Bandung.
5. JAKARTA 1 Mei 1922, Tan dibuang ke Amsterdam.
6. BELANDA Menjadi calon anggota parlemen nomor 3 di Partai Komunis Belanda.
7. JERMAN Melamar menjadi legiun asing, tapi ditolak. Di Berlin, bertemu Darsono, pentolan Partai Komunis Indonesia.
8. RUSIA November 1922, mewakili Partai Komunis Indonesia dalam konferensi Komunis Internasional (Komintern) keempat di Moskow. Diangkat sebagai Wakil Komintern untuk Asia Timur di Kanton. Pindah ke sana pada Desember 1923.
9. KANTON Menerbitkan majalah The Dawn dan menulis buku Naar de Republiek Indonesia pada 1925. Menerima kabar ayahnya meninggal.
10. FILIPINA Juni 1925 menyelundup ke Manila untuk menyembuhkan sakit paru-parunya. Memakai nama Elias Fuentes, bekerja sebagai koresponden El Debate.
11. SINGAPURA Awal 1926 masuk Singapura memakai nama Hasan Gozali, orang Mindanao. Menulis buku Massa Actie.
12. THAILAND Juli 1927 mendirikan Partai Republik Indonesia di Bangkok.
13. FILIPINAAgustus 1927 ditangkap polisi Filipina. Tengah malam, September 1927, diusir dan dititipkan di kapal Suzanna tujuan Pulau Amoy di Cina.
14. Pulau Amoy (Xiemen)
15. SHANGHAIPada 1930 masuk Shanghai dengan menyamar sebagai Ossario, wartawan Filipina untuk majalah Bankers Weekly. Oktober 1932 pindah ke Hong Kong karena pecah perang antara Cina dan Jepang.
16. HONG KONG Tan tertangkap. Pada Desember dibuang ke Shanghai.
17. PULAU AMOY Kabur dari kapal. Pada 1936 mendirikan sekolah bahasa Inggris dan Jerman. Ketika Jepang menyerang Amoy setahun kemudian, ia lari ke Burma.
18. SINGAPURAIa bisa turun di Singapura, ”Namun saya tiada mau memakai kesempatan itu, karena dengan begitu saya akan kehilangan uang US$ 25,” tulis Tan. Ini uang yang diminta nakhoda sebagai jaminan bahwa dia akan turun di Rangoon.
19. BURMA Tiba di Rangoon pada 31 Agustus 1937. Sebulan di Rangoon, ia kembali ke Singapura.
20. SINGAPURA Mengajar bahasa Inggris dan matematika di sekolah Tionghoa. Ketika Jepang menyerbu, ia pulang ke Indonesia melalui Penang pada Mei 1942.
21. PENANG, MALAYSIA Berlayar ke Medan pada 10 Juni 1942 dengan mengaku sebagai Legas Hussein.

PERIODE JAWA

DARI Medan Tan memulai petualangan selanjutnya menuju tanah Jawa hingga akhir hayat.

PADANG Mampir di Padang, mengaku sebagai Ramli Hussein, lalu melanjutkan perjalanan ke Lampung.

JAKARTA Tiba pada Juli 1942, tinggal di daerah Rawajati. Di sini menulis Madilog dan Aslia.

BANTEN Pada 1943 menjadi kerani di pertambangan batu bara di Bayah, Banten, menggunakan nama Ilyas Hussein.

JAKARTA Menggerakkan pemuda menggelar rapat raksasa di Lapangan Ikada (kini kawasan Monas), 19 September 1945.

PURWOKERTO 1 Januari 1946, menggalang kongres Persatuan Perjuangan untuk mengambil alih kekuasaan dari tentara Sekutu.

MADIUNTan dan Sukarni ditangkap di Madiun 17 Maret 1946, karena Persatuan Perjuangan dituduh akan mengkudeta Soekarno-Hatta. Sejak itu, keduanya hidup dari penjara ke penjara di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

MAGELANG Juni 1948, keduanya dipindahkan ke penjara Magelang. Tan menulis Dari Penjara ke Penjara. Pada 16 September 1948 dibebaskan.

YOGYAKARTA Tan dan Sukarni mendirikan Partai Murba, 7 November 1948.

GUNUNG WILIS, KEDIRITentara Republik Indonesia menangkap dan mengeksekusi Tan pada 21 Februari 1949 di desa Selopanggung, karena dituduh melawan Soekarno-Hatta. Kala itu Tan bersama Jenderal Soedirman—yang berjuang di Yogyakarta—sedang melawan agresi Belanda.

SUMATERA BARAT Sebelum ke Belanda ditahbiskan sebagai pemangku adat dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka.

BEKAS STASIUN SAKETI, BANTEN Stasiun kereta menuju Bayah, tempat Tan menyaksikan ribuan romusha sekarat di bawah tekanan Jepang.

Tan Vs Pemberontakan 1926-1927

Mestika Zed

Sejarawan Universitas Negeri Padang

DI pagi buta yang becek, awal 1927, kaum pemberontak di Silungkang, Sumatera Barat, akhirnya mengikuti jejak rekan-rekan mereka di Banten, yang meletuskan pemberontakan pada pertengahan November 1926. Mereka menyerang kedudukan pemerintah.

Sasaran utama adalah menangkap dan membunuh pejabat pemerintah, pejabat pribumi, dan kulit putih. Mereka merusak sejumlah instalasi publik, seperti stasiun dan kantor pos. Juga berencana membakar instalasi tambang batu bara dan menyerang semua simbol rezim kolonial di kota itu.

Gerakan pemberontak itu dapat dipatahkan. Hanya sebagian kecil sasaran yang terpenuhi. Selebihnya menyisakan prahara berkepanjangan. Sampai 12 Januari 1927, lebih dari 1.300 orang ditangkap. Ratusan bom dan senjata api disita. Kebanyakan mereka dibuang ke luar Sumatera Barat, termasuk ke Digul. Ada pula yang dihukum gantung.

Pemberontakan yang gagal di dua tempat (Banten dan Sumatera Barat) pada 1926-1927 itu cukup mengguncang rezim kolonial di Batavia. Mereka pun memburu pemimpin PKI dan onderbouw-nya, juga kaum pergerakan secara keseluruhan. Sejak itu penguasa kolonial bertindak bengis dan makin represif. Setiap anasir pergerakan nasional ditindas, dan partai-partai politik yang tak mau bekerja sama dengan pemerintah dilarang. Proses ini berjalan sampai akhir 1930-an.

Orang-orang PKI menuduh Tan Malaka sebagai biang penyebab kegagalan pemberontakan. Ia dimusuhi dan dicap pengkhianat partai, Trotsky-nya Indonesia. Padahal, sejak semula Tan bukan saja tak setuju, melainkan juga berupaya mencegah rencana pemberontakan yang dirancang oleh kelompok Prambanan itu. Kelompok ini terdiri atas tokoh terkemuka PKI seperti Semaun (1899-1971), Alimin Prawirodirdjo (1889-1964), Musso (1897-1948), dan Darsono (1897-?), yang mendeklarasikan rencana pemberontakan di Prambanan, Solo, awal 1926.

Sebagai pemikir yang cemerlang dan otentik sejak masa mudanya, Ibrahim Datuk Tan Malaka memiliki cukup alasan mengapa pemberontakan harus dikesampingkan. Salah satu argumennya ialah bahwa kekuatan pergerakan belum cukup matang. Masih diperlukan pembenahan organisasi partai guna menggalang basis massa yang kuat dan meluas, bahkan di luar kelompok komunis.

Tan, sebagai pemimpin paling terkemuka PKI saat itu, menganjurkan untuk sementara waktu pemimpin-pemimpin gerakan memperkuat organisasi dan tetap melakukan aksi-aksi ”pemanasan” dan agitasi di tempatnya masing-masing. Pendirian ini telah diutarakannya kepada Alimin dan kawan-kawannya.

Dari tempat persembunyiannya di Singapura, ia bahkan telah menulis pandangannya lewat sebuah risalah bertajuk Massa-Actie (1926, terbit ulang 1947). Dalam buku kecil itu ia menampik rencana kelompok Prambanan seraya menyimpulkan bahwa rencana pemberontakan itu merupakan tindakan blunder yang bisa menjadi bumerang terhadap partai sendiri, bahkan juga terhadap semua partai nasionalis. Nyatanya memang demikian. PKI, yang didirikan pada 1920, hancur, dan aktivis partai meringkuk dalam penjara atau dibuang ke Digul.

Kondisi ekonomi Hindia Belanda saat itu juga sedang membaik. Buruh cukup mudah mendapat pekerjaan, sebagian pemuda mendapat kesempatan mempelajari bahasa Belanda dan menduduki kursi yang agak empuk sebagai juru tulis. Pelengah hidup seperti bioskop, sepak bola, dan dansa hula-hula mulai digemari. Ini berbeda dengan 1942-1945, ketika sebagian besar pabrik gula tutup, kebun-kebun binasa, mesin pabrik mati, rakyat tenggelam dalam penderitaan romusha Jepang. Pendek kata, gagasan pemberontakan di tengah situasi ekonomi yang membaik itu tak bakal laku.

Namun kegagalan pemberontakan itu tak lantas membuat Tan memikirkan diri dan partainya sendiri. Baginya justru jauh lebih penting memikirkan perjuangan mencapai kemerdekaan nasional. Ini antara lain dapat diilustrasikan dari fakta berikut.

Pertama, selepas dari penangkapan pada 1922, dan kemudian diusir ke luar Indonesia, ia sudah menjadi aktivis komunis yang tak kenal lelah ”menjual” gagasannya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hampir tak ada negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang tak dijejakinya. Ia juga pergi ke Moskow, jantung komunisme. Ia hidup sengsara di tempat persembunyiannya dan selalu dikejar-kejar polisi rahasia. Ia baru kembali ke Tanah Air secara diam-diam pada zaman Jepang (1942).

Kedua, baginya partai hanyalah alat untuk mencapai perjuangan, yakni kemerdekaan nasional bagi Indonesia. Selepas pemberontakan yang gagal itu, Tan Malaka keluar dari PKI dan mendirikan Partai Republik Indonesia (Pari) di perantauan Bangkok pada 1927. Pari kemudian mati suri. Pada masa perang kemerdekaan (1947), ia mendirikan Partai Murba. Alasan keluar dari PKI lalu mendirikan Pari sangat jelas, yakni karena tak lagi sehaluan dengan rekan-rekan separtainya yang lama.

Di lain pihak ia menentang kebijakan Komunis Internasional (Komintern) di Moskow. Sejak 1920-an Moskow tampak lebih peduli memanfaatkan Komintern bagi kepentingan ”hegemoni” internasional Uni Soviet ketimbang kepentingan perjuangan kaum nasionalis di daerah-daerah jajahan. Komintern bahkan juga cenderung mencurigai Pan Islamisme sebagai pesaing internasionalnya, sesuatu yang tak bisa diterima oleh Tan Malaka.

Maka jelas kelihatan bahwa warna nasionalisme dalam diri Tan Malaka jauh lebih kental daripada fanatisme terhadap ideologi (komunisme). Kedekatannya dengan kelompok Islam sebagian karena pola asuhan masa kecilnya sebagai orang Minang; sebagian lain, karena memang kelompok Islamlah yang lebih diandalkannya sebagai mitra pergerakan ketimbang kelompok nasionalis sekuler yang menurutnya cenderung berperilaku borjuis.

Ketiga, Tan Malaka dianggap sebagai satu dari tiga tokoh nasionalis yang pertama-tama menuangkan konsepsi tentang konstruksi masyarakat bangsa yang dibayangkan (the imagined community) di masa depan. Lewat sebuah risalah berjudul Naar de Republiek Indonesia (Kanton, 1925) ia sudah membentangkan betapa pentingnya persatuan dan betapa berbahayanya perpecahan.

”Ini harus kita cegah,” tulisnya. ”Akan tetapi tidak dengan [cara] memberi khotbah tentang hikmah-hikmah yang kosong. Hanya satu program yang benar-benar ingin memajukan kepentingan-kepentingan materiil dari seluruh rakyat dan dilaksanakan secara jujur, yang dapat membentuk solidaritas nasional, suatu solidaritas yang tidak hanya menggulingkan imperialisme, tetapi juga dapat menjauhkan segala gangguan untuk selama-lamanya...” (halaman 26, 28).

Meskipun tak menyembunyikan pendirian Marxisnya, Tan Malaka memilih mengabdikan diri dan intelektualitasnya sebagai nasionalis sejati yang ikut merajut gagasan tentang the imagined community itu. Pemikirannya lebih dini juga lebih radikal daripada Mohammad Hatta yang menulis Indonesia Vrije (Indonesia Merdeka) sebagai pleidoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag (1928). Kemudian juga Soekarno yang menulis MIM (Menuju Indonesia Merdeka, 1933).

Dalam pemikiran ketiga tokoh ini, gambaran tentang masa depan Indonesia itu memang belum utuh. Ia baru merupakan anggitan yang masih memerlukan penyempurnaan sampai ”cetak-biru” Indonesia Merdeka dapat dirumuskan, yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 beberapa dasawarsa kemudian. Dan Tan Malaka menyadari itu, sebab ”aksi untuk mencapai kemerdekaan nasional ini,” tulis Tan dalam Naar de Republiek Indonesia, ”akan berlangsung lama, tetapi pasti membawa kemenangan (1925: 65).

Sayangnya, Tan Malaka tak sempat melihat tahap akhir perjuangan kemerdekaan, karena ia tewas secara tragis. Ironis, karena setelah malang-melintang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri Indonesia, ia lalu ”dihujat dan dilupakan” oleh bangsanya sendiri.

Republik dalam Mimpi Tan Malaka

Hasan Nasbi A.

Program Manager Indonesian Research and Development Institute, penulis buku Filosofi Negara Menurut Tan Malaka (LPPM Tan Malaka, 2004)

Dr Alfian menyebut Tan Malaka sebagai revolusioner kesepian. Mungkin tidak berlebihan. Tan Malaka memang pejuang kesepian dalam arti sesungguhnya. Sekitar 20 tahun (1922-1942) Tan Malaka hidup dalam pembuangan, tanpa didampingi teman seperjuangan. Beberapa kali dia harus meringkuk di penjara negara imperialis saat berada di Filipina dan Hong Kong, serta selama dua setengah tahun dipenjarakan tanpa pengadilan oleh pemerintah republik yang ia cita-citakan.

Sebagai pelarian dan tahanan, Tan tak pernah berhenti memikirkan nasib Negeri Hindia Belanda. Banyak gagasan yang lahir selama masa pelarian itu. Namun Tan Malaka tak punya cukup kesempatan untuk mendialektikakan gagasannya dengan tokoh-tokoh pejuang lain. Ada perbedaan waktu dan pengalaman sejarah yang membuat Tan Malaka berjarak dengan pengikut-pengikutnya yang kemudian berada dalam barisan Partai Murba. Meski tetap dijadikan idola hingga saat ini, perangai dan prinsip perjuangan Tan sungguh tak bisa diikuti oleh siapa pun. Hatinya terlalu teguh untuk diajak berkompromi dan punggungnya terlalu lurus untuk diajak sedikit membungkuk.

Kita bisa melihat beberapa contoh bahwa memang sulit mencari manusia yang bisa mengikuti kekerasan hatinya. Adam Malik, misalnya, adalah kader Partai Republik Indonesia yang sangat memuja Tan Malaka. Namun, di tangan Adam Malik, segala persoalan bisa menjadi superfleksibel. M. Yamin adalah pengikut Tan Malaka yang juga mendirikan Persatuan Perjuangan pada 1946. Persatuan Perjuangan adalah ikon diplomasi bambu runcing. Organisasi ini didirikan sebagai antitesis politik berunding yang dirintis oleh Kabinet Sjahrir I. Tapi, belakangan, Yamin juga menjadi anggota tim dalam Konferensi Meja Bundar pada 1949, sesuatu yang secara prinsip ditentang dalam ”Program Minimum” Persatuan Perjuangan Tan Malaka.

Di tengah kesepian dan kesulitan memperoleh pengikut yang kukuh itulah ia melahirkan gagasan-gagasan yang jernih, asli, bahkan mengagetkan. Mungkin gagasan itu tak sepenuhnya bisa diikuti, tapi jelas penuh inspirasi. Soal pelaksanaannya bisa dicocokkan dengan keadaan yang berkembang.

Gagasan Tan Malaka tentang Republik Indonesia tersebar di banyak buku. Ia tak punya kesempatan untuk menuliskannya secara tuntas. Gejolak revolusi mengharuskan revolusioner seperti Tan berada dalam kancah perjuangan fisik ketimbang di belakang meja. Namun, lewat antara lain buku Menuju Republik Indonesia (1926), Soviet atau Parlemen (1922), serta Madilog (1942), kita bisa menyatukan mozaik gagasan republik yang tercerai-berai itu. Tak sulit untuk menyatukan mozaik ini, karena Tan selalu menunjukkan pola pemikirannya.

Tan memberikan perumpamaan tentang burung gelatik untuk menjelaskan republik yang ia angankan. Burung ini terlihat seperti makhluk yang lemah. Banyak yang mengancamnya. Di dahan yang rendah, dia harus waspada terhadap kucing yang siap menerkam. Tapi dahan yang lebih tinggi juga bukan merupakan tempat yang aman baginya. Ada elang yang siap menyambar sang gelatik sehingga hidupnya tak merdeka. Ia hidup penuh ketakutan dan dengan perasaan terancam. Serba tak bebas. Bagi Tan Malaka, Indonesia harus bebas dari ketakutan seperti ini. Bebas dari belenggu dan teror pemangsa.

Tapi, jika burung gelatik berada dalam satu rombongan besar, ia akan bebas menjarah padi di saat sawah sedang menguning. Burung gelatik, yang sesaat lalu terlihat seperti makhluk yang lemah, bisa berubah drastis menjadi pasukan penjarah yang rakus tiada ampun. Keringat petani selama empat bulan terbuang sia-sia. Padinya habis disantap sekawanan gelatik.

Selain bebas dari penjajahan, merdeka bagi Tan Malaka bukan berarti bebas menjarah dan menghancurkan bangsa lain. Merdeka itu dua arah: bebas dari ketakutan dan tidak menebar teror terhadap bangsa lain. Inilah prinsip Indonesia merdeka.

Setelah merdeka, bangunan Indonesia harus punya bentuk. Ketika para pejuang lain baru berpikir tentang persatuan, atau paling jauh berpikir tentang Indonesia Merdeka, Tan Malaka sudah maju beberapa langkah memikirkan Republik Indonesia. Brosur Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) sudah ditulis di Kanton, Cina, pada 1925, tiga tahun sebelum deklarasi Sumpah Pemuda.

Tan Malaka tegas bahwa eks Hindia Belanda harus menjadi Republik Indonesia. Namun republik dalam gagasan Tan Malaka tak menganut trias politika ala Montesquieu. Republik versi Tan Malaka adalah sebuah negara efisien. Republik yang dikelola oleh sebuah organisasi.

Tan Malaka sejatinya tak percaya terhadap parlemen. Bagi Tan Malaka, pembagian kekuasaan yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan parlemen hanya menghasilkan kerusakan. Pemisahan antara orang yang membuat undang-undang dan yang menjalankan aturan menimbulkan kesenjangan antara aturan dan realitas. Pelaksana di lapangan (eksekutif) adalah pihak yang langsung berhadapan dengan persoalan yang sesungguhnya. Eksekutif selalu dibuat repot menjalankan tugas ketika aturan dibuat oleh orang-orang yang hanya melihat persoalan dari jauh (parlemen).

Demokrasi dengan sistem parlemen melakukan ritual pemilihan sekali dalam 4, 5, atau 6 tahun. Dalam kurun waktu demikian lama, mereka sudah menjelma menjadi kelompok sendiri yang sudah berpisah dari masyarakat. Sedangkan kebutuhan dan pikiran rakyat berubah-ubah. Karena para anggota parlemen itu tak bercampur-baur lagi dengan rakyat, seharusnya mereka tak berhak lagi disebut sebagai wakil rakyat.

Konsekuensinya adalah parlemen memiliki kemungkinan sangat besar menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan golongan yang memiliki modal, jauh dari kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Menurut Tan, parlemen dengan sendirinya akan tergoda untuk berselingkuh dengan eksekutif, perusahaan, dan perbankan.

Kalau kita tarik ke zaman sekarang, mungkin Tan Malaka bisa menepuk dada. Dia akan menyuruh kita menyaksikan sebuah negara yang parlemennya dikuasai oleh wakil buruh, seperti Inggris, kemudian menyetujui penggunaan pajak hasil keringat buruh untuk berperang menginvasi negara lain.

Akhirnya, parlemen di mata Tan Malaka tak lebih dari sekadar warung tempat orang-orang adu kuat ngobrol. Mereka adalah para jago berbicara dan berbual, bahkan kalau perlu sampai urat leher menonjol keluar. Tan Malaka menyebut anggota parlemen sebagai golongan tak berguna yang harus diongkosi negara dengan biaya tinggi.

Singkatnya, keberadaan parlemen dalam republik yang diimpikan Tan Malaka tak boleh ada. Buku Soviet atau Parlemen dengan tegas memperlihatkan pendirian Tan Malaka. Sampai usia kematangan berpikirnya, Tan tak banyak berubah, kecuali dalam soal ketundukan kepada Komintern Moskow. Karena pendirian ini pula Tan Malaka sangat keras menentang Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 1945 tentang pendirian partai-partai. Sebab, partai-partai pasti bermuara di parlemen.

Lalu seperti apa wujud negara tanpa parlemen itu? Penjelasannya memang bisa memakan halaman yang sangat banyak. Sederhananya, negara dalam mimpi Tan Malaka dikelola oleh sebuah organisasi tunggal. Dalam tubuh organisasi itulah dibagi kewenangan sebagai pelaksana, sebagai pemeriksa atau pengawas, dan sebagai badan peradilan.

Anda bisa membayangkan organisasi yang berskala nasional seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bangunan organisasinya dari tingkat terendah sampai tingkat nasional bisa diandaikan seperti itu. Tidak ada pemisahan antara si pembuat aturan dan si pelaksana aturan. Di dalam organisasi yang sama pasti ada semacam dewan pelaksana harian, dan ada sejenis badan kehormatan atau komisi pemeriksa. Begitulah kewenangan dibagi, tapi tidak dalam badan yang terpisah.

Bagaimana mengontrol organisasi agar tak menjadi tirani kekuasaan? Di sinilah desain organisasi harus dimainkan. Ritual pemilihan pejabat organisasi tak boleh dalam selang waktu yang terlalu lama, agar kepercayaan tak berubah menjadi kekuasaan, agar amanah tidak berubah menjadi serakah. Kongres organisasi, dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, harus dilakukan dalam jarak yang tak terlalu lama. Waktu dua tahun mungkin ideal untuk mengevaluasi kerja para pejabat organisasi. Jika kerja mereka tak memuaskan, kongres organisasi akan menjatuhkan mereka.

Barangkali banyak pembaca yang mengatakan bangunan kenegaraan seperti di atas jauh dari demokratis. Hal itu sangat wajar. Sebab, sudah demikian lama otak kita dicekoki oleh trias politika ala Montesquieu. Jika bangunan organisasi tanpa badan legislatif dianggap tak demokratis, boleh juga kita mengatakan bahwa partai politik, organisasi kemasyarakatan, ASEAN, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan lembaga yang tak demokratis.

Di luar itu, bisa jadi pula ada yang mengatakan gagasan Tan Malaka naif dan tak bisa diikuti. Pendapat itu pun wajar. Seperti pernyataan penulis di awal tulisan ini, tak ada yang bisa dengan total mengikuti Tan Malaka. Selain terlalu lurus, Tan Malaka pasti tak bisa lepas dari belenggu zamannya. Namun tak ada salahnya kita menulis ulang semangat dalam gagasan kenegaraan Tan Malaka. Dalam Thesis, Tan meminta rakyat Indonesia tak menghafalkan hasil berpikir seorang guru. Yang penting adalah cara dan semangat berpikirnya. Ibarat seorang guru matematika, Tan tak ingin menuntut muridnya menghafal hasil sebuah perhitungan, tapi menguasai cara berpikir untuk bisa memperoleh hasil hitungan yang benar.

Pemberontak dari Alam Permai Minangkabau

Zulhasril Nasir

Guru Besar Komunikasi UI dan penulis buku Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau (Ombak, 2007)

BERDIRI di tempat tinggi, menadahkan kedua tangannya, Roger Tol, peneliti dari lembaga Belanda KITLV, berseru, ”Mengapa di tempat yang indah dan subur ini lahir seorang pemberontak?” Harry Poeze, sejarawan peneliti Tan Malaka yang tegak di sampingnya, hanya membisu.

Adegan itu terjadi di Pandan Gadang, tempat lahir Ibrahim Datuk Tan Malaka, 32 kilometer dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Kedua peneliti itu baru usai meresmikan ”Rumah Tan Malaka: Museum dan Pustaka”, pada 22 Februari 2008. Nagari Pandan Gadang tersuruk di Bukit Barisan, di antara lempit bukit dan sawah hijau membentang, kicau burung berlompatan di buah-buah ranum.

Nagari memberikan kemerdekaan kepada penduduknya untuk menjadi siapa saja. Tiada lapisan sosial. Yang ada hanya fungsi sosial. Pemimpin hanya didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Lelaki dan perempuan bicara dalam adat yang sama. Tan Malaka beruntung menjadi anak seorang pegawai pertanian Hindia Belanda, selangkah lebih maju dari warga lain.

Kesempatan yang diperoleh di Sekolah Rajo, Bukittinggi, tidak lepas dari kecerdasan sebagaimana yang dikatakan guru Belandanya, Horensma, di sekolah guru (Kweekschool) itu, ”Rambutnya hitam-biru yang bagus sekali, bermata hitam kelam seolah-olah memancarkan sesuatu.” Berkat gurunya ini juga Tan Malaka kemudian sekolah ke Negeri Belanda, di usia 17 tahun. Di negeri penjajah itu, Tan Malaka menyerap ideologi yang menjadi titik perjuangannya sampai akhir hayat.

Nagari tidak tunduk kepada pemerintah pusat. Nagari diatur oleh tiga tungku sejarangan: kepala adat, ulama, dan cerdik pandai. Segala aspek pemerintahan Nagari, persoalan dan kemajuan masyarakat, diselesaikan melalui musyawarah oleh ketiga unsur tadi di balairung. Kedaulatan rakyat terwujud pada pemerintahan Nagari.

Pemerintahan pusat (Raja) tidak memiliki kewenangan ikut campur. Masing-masing Nagari mempunyai kedaulatan yang sama, tanpa hubungan struktural. Ketika Tan Malaka kesulitan uang di Negeri Belanda, sanak-kaumnyalah yang berpatungan mengirimkan dana (Angkoefonds). Tan Malaka menganggapnya sebagai utang, bukan sumbangan.

Tan Malaka mendahului sekolah ke Negeri Belanda daripada Hatta, Nazir Datuk Pamuncak, Sjahrir, Abdul Rivai, Asaat, Ibrahim Taher, Zaharin Zain, Abdul Muis, dan Abdul Rivai. Negeri Belandalah, sebenarnya, yang membentuk wataknya: membaca, belajar, dan menderita. Dia menutupi kekurangan uang dengan mengajar bahasa Melayu, sambil berusaha menyelesaikan sekolah, dan berjuang melawan sakit bronkitis, yang bermula hanya karena tidak memiliki baju hangat pada musim dingin.

Alam Minangkabau yang subur permai dan bebas tidaklah lengkap membekali anak negerinya tanpa mengaji dan pencak silat. Mengaji dan silat adalah pembentuk kepribadian dan kepercayaan diri: tak kayu jenjang dikeping; musuh indak dicari bersua pantang dielakkan; induk cari dunsanak cari, induk semang cari dahulu.

Suatu ketika Tan Malaka mencalonkan diri untuk Tweede Kamer (parlemen) Belanda mewakili negeri jajahan. Orang sekarang mungkin tidak dapat membayangkan, dalam keadaan serba terbatas Tan Malaka melanglang buana membentuk dan membangun ideologi dalam perjalanan panjang dari Negeri Belanda, Jerman, Rusia, kemudian naik kereta api Trans-Siberia melalui gurun es hingga Wladiwostok di Timur, terus bolak-balik ke Amoy, Shanghai, Manila, Kanton, Bangkok, Singapura, Semenanjung Malaya, dan Burma.

Di kota-kota itu, sembari membangun kekuatan antipenjajahan, ia melahirkan percikan pemikiran melalui buku, brosur, di antara bayang-bayang intelijen Inggris, Amerika, dan Belanda. Sepuluh tahun pada akhir kehidupannya benar-benar dia sumbangkan untuk tanah air, membangun kekuatan perlawanan rakyat melawan Jepang dan Belanda, meskipun berakhir di ujung peluru bangsa yang diperjuangkannya. Bukankah itu suatu kedigdayaan yang tidak dimiliki oleh semua orang?

Tan Malaka bukan seorang dogmatis sebagaimana Stalinis. Dia berpikir menurut dialektika. Ketika Stalin mendakwa kesatuan Islam (Pan-Islamisme) dan Khalifah sebagai bentuk kolonialisme, Tan Malaka membantahnya. Baginya, kesatuan Islam tidaklah harus berada di Asia Barat saja, Pan-Islamisme haruslah dibangun di setiap negeri muslim.

Islam, kata Tan Malaka, telah mengajarkan sosialisme dan antipenjajahan dua belas abad sebelum Karl Marx lahir. Karena itulah Pan-Islamisme harus membebaskan rakyat muslim terjajah di mana pun. Pandangan semacam ini yang kemudian menarik kaum terdidik di Minangkabau pada awal abad ke-20. Pusat kaum pelajar di Sumatera Barat pada masa itu berada di Padang Panjang (Diniyah dan Sumatera Thawalib), Bukittinggi (Parabek Sumatera Thawalib), Padang (Adabiyah Islamic School), dan sekolah sekuler Kweekschool di Ford de Kock (Bukittingggi).

Penyebab utama tumbuhnya cikal-bakal pergerakan modern kaum muda di Minangkabau adalah dibangunnya Sekolah Guru di Bukittinggi, sebagai akibat politik etis Belanda pada awal abad ke-20. Penyebab lainnya ialah kembalinya pelajar-pelajar Minang berpendidikan Kairo dan Mekah, yang mendorong berdirinya lembaga pendidikan agama secara swadaya dan berakibat tumbuhnya pemikiran baru di kalangan generasi muda Islam.

Pengaruhnya sangat terasa pada dua gelombang kedatangan alumni Kairo dan Mekah, seperti Syekh Ahmad Wahab, Syekh Ahmad Chatib, Syekh Taher Djalaluddin, Syekh Karim Amrullah, Syekh Djamil Djambek, Syekh Ibrahim Musa Parabek, dan generasi alumni Mekah yang lebih keras, Haji Datuk Batuah, Mukhtar Lufti, dan Ilyas Jacob.

Gelombang pertama kedatangan alumni Timur Tengah sebenarnya terjadi hampir satu abad sebelumnya, yaitu pra-Perang Bonjol (1820-an). Mereka adalah Tuanku Nan Renceh, Haji Miskin, Tuanku Piobang, Tuanku Pamasiangan—tokoh-tokoh pergerakan di belakang Tuanku Imam Bonjol. Modernisasi pemikiran Islam (ada yang menyebutnya sekularisme) yang dikemukakan Muhammad Abduh dan Kemal Ataturk lebih melekat pada generasi terakhir pada awal abad ke-20 itu. Pada masa yang bersamaan berkembang pula di Jawa dan Sumatera gagasan antipenjajahan.

Kemajuan pendidikan di Minangkabau—yang disebut sebagai salah satu suku yang tertinggi tingkat pendidikannya di Hindia Belanda (Kahin 2005, Poeze 1988, dan Naim 1979)—sebagai faktor kuatnya gerakan antipenjajahan dibanding daerah lain. Kahin menulis, ”Orang Minangkabau sebagai orang-orang yang gelisah, dengan tradisi pemberontakan dan perlawanan yang panjang. Selalu merasa bangga dengan perlawanan mereka terhadap kekuatan luar, baik yang dari Jawa maupun dari Eropa.” Kaum pergerakan kiri di Sumatera Barat selalu mengingatkan Perang Paderi (1820-1837) dan Perang Belasting 1908 (yang menentang pemberlakuan pajak langsung kepada rakyat), untuk menumbuhkan rasa tidak puas kepada pemerintah Hindia Belanda.

Gerakan kiri—diterjemahkan sebagai perlawanan terhadap kuasa, perlawanan rakyat, radikalisme, antikemapanan, komunisme, antipenjajahan—bukan hanya milik Tan Malaka. Ia menjadi subur dan berkembang di Minangkabau karena masyarakatnya menganut paham kesetaraan, kesamaan derajat, hak dan tanggung jawab (egaliter) sebagai wujud demokrasi Nagari.

Banyak tokoh nasional yang lahir dari alam Minangkabau, sejak prakemerdekaan sampai pascakemerdekaan, terutama hingga era demokrasi liberal (1959). Pada penelitian saya yang bertajuk Tan Malaka, Gerakan Kiri Minangkabau di Indonesia, Malaysia dan Singapura (Ombak, 2007), dapat dibuktikan bahwa pejuang kemerdekaan Malaya (Malaysia) sebagian besar (21 orang) adalah keturunan dan pendatang dari Minangkabau.

Mereka pendiri dan pimpinan Partai Kesatuan Melayu Malaya dan Partai Komunis Malaya. Di antaranya ialah Ibrahim Jaacob, Ahmad Boestaman, Abdullah C.D., Rashid Maidin, Shamsiah Fakeh, dan Khatijah Sidek. Mereka bukan berada di UMNO, partai kanan. Dari segala kepeloporan tersebut para pejuang kiri Minangkabau dapat dikategorikan beraliran: Islam-komunis, Islam-nasionalis, sosialis-demokrat, nasionalis kiri, dan komunis.

Kecenderungan gerakan kiri kaum muda Minangkabau tidak lain karena pembekalan alam Minangkabau itu sendiri: demokrasi, egaliter, kemajuan pendidikan, dan aktualisasi merantau. Roger Tol atau Harry Poeze mungkin mendapat jawaban—negeri yang suubur dan permai itu sebenarnya melahirkan pemimpin rakyat.

Madilog: Sebuah Sintesis Perantauan

Rizal Adhitya Hidayat

Bekerja di Universitas Indonusa Esa Unggul

SAMPAI kematiannya yang tragis sebagai tumbal revolusi, lebih dari 20 tahun hidup Tan Malaka dihabiskan untuk merantau di negeri lain. Dari agen Komintern untuk Asia di Kanton sampai menjadi free agent bagi dirinya sendiri. Dari seorang pedagog tulen dengan jaminan finansial hingga hidup merdeka seratus persen. Dan Madilog, buku yang ditulisnya dalam persembunyian dari Kempetai, polisi rahasia Jepang (1943), adalah warisannya yang paling otentik.

Tan menginginkan Madilog—singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika—sebagai panduan cara berpikir yang realistis, pragmatis, dan fleksibel. Inilah warisan perantauannya yang berasal dari pemikiran Barat untuk mengikis nilai-nilai feodalisme, mental budak, dan kultus takhayul yang, menurut dia, diidap rakyat Indonesia. Mengapa? Sebab, Tan berpikir, mulai periode Yunnan sampai imperialisme Jepang, bangsa Indonesia tidak mempunyai riwayat kesejarahan sendiri selain perbudakan. Tak mengherankan bila budaya bangsa ini berubah menjadi pasif dan menafikan sama sekali penggunaan asas eksplorasi logika sains.

Madilog adalah solusinya. Inilah sebuah presentasi ilmiah melalui serangkaian proses berpikir dan bertindak secara materialistis, dialektis, dan logis dalam mewujudkan sebuah tujuan secara sistematis dan struktural. Segala dinamika permasalahan duniawi dapat terus dikaji dan diuji sedalam-dalamnya dengan menggunakan perkakas sains; yang batas-batasnya bisa ditangkap oleh indra manusia.

Namun, lebih dari sekadar Barat, Madilog adalah juga sintesis perantauan dari seorang Tan yang berlatar belakang budaya Minangkabau. Ini terjabarkan ke dalam dua sense of extreme urgency point pemikiran Tan Malaka demi membumikan Madilog dalam ranah Indonesia. Pertama, Madilog lahir melalui sintesis pertentangan pemikiran di antara dua kubu aliran filsafat, yaitu Hegel dengan Marx-Engels. Hegel dengan filsafat dialektika (tesis, antitesis, dan sintesis) dengan kebenaran yang menyeluruh (absolute idea) hanya dapat tercapai melalui perkembangan dinamis, dari taraf gerakan yang paling rendah menuju taraf gerakan yang paling tinggi. Semua berkembang, terus-menerus, berubah tapi berhubungan satu sama lain. Hegel lebih memfokuskan pemikiran bahwa untuk mencapai kebenaran mutlak, pemikiran (ide) lebih penting daripada matter (benda).

Sementara itu, bagi Marx-Engels, proses dialektika ini lebih cocok diterapkan dalam ranah matter melalui revolusi perpindahan dominasi kelas yang satu ke kelas yang lain sampai tercapai suatu bentuk kelas yang sebenarnya, yaitu masyarakat tanpa kelas. Jadi matter bagi Marx-Engels lebih penting daripada ide.

Nah, dalam Madilog, Tan Malaka mencoba mensintesiskan kedua pertentangan aliran filsafat ini untuk mengubah mental budaya pasif menjadi kelas sosial baru berlandaskan sains; bebas dari alam pikiran mistis. Melalui sains, mindset masyarakat Indonesia harus diubah. Logika ilmiah dikedepankan, pikiran kreatif dieksplorasi dengan langkah dialektis dari taraf perpindahan gerakan kelas sosial dari tingkatannya yang paling rendah sampai paling tinggi berupa kelas sosial baru yang berwawasan Madilog. Inilah proses ”merantau” secara pemikiran karena berbagai benturan ide yang terjadi.

Kedua, identitas budaya Minangkabau tentang konsep rantau. Nilai penting konsep rantau dalam budaya Minangkabau adalah mengidentifikasi setiap penemuan baru selama merantau demi pengembangan diri. Karakter masyarakat Minangkabau adalah dinamis, logis, dan antiparokial. Konflik batin khas perantau ditepisnya dengan tradisi berpikir rasional, didukung dengan basis pendidikan guru, yang mengharuskan Tan menanamkan cara berpikir yang logis. Sementara itu, merantau adalah juga mencari keselarasan hidup; yang tersusun dari dinamika pertentangan dan penyesuaian. Pandangan kebudayaan Minangkabau yang umum berlaku di masa mudanya membuatnya memahami baik dinamisme Barat maupun dinamisme alam Minangkabau di dalam suatu cara pandang terhadap dunia yang terpisahkan (Mrazeck, 1999).

Sebagai sintesis hasil perantauannya, Madilog merupakan manifestasi simbol kebebasan berpikir Tan Malaka. Ia bukan dogma yang biasanya harus ditelan begitu saja tanpa reserve. Menurut dia, justru kaum dogmatis yang cenderung mengkaji hafalan sebagai kaum bermental budak/pasif yang sebenarnya. Di sinilah filsafat idealisme dan materialisme ala Barat dan konsep rantau disintesiskan Tan Malaka. Lembar demi lembar ditulisnya di bawah suasana kemiskinan, penderitaan, dan kesepian yang begitu ekstrem. Namun Madilog-lah yang menjadi puncak kualitas orisinal pemikiran terbaik Tan Malaka yang dikumpulkannya dari Haarlem, Nederland (1913-1919), sampai kelahiran buah pikirnya itu di Rawajati (1943).

Wawancara Setelah Mati Tan Malaka bak selebritas. Kisah hidupnya dicuplik untuk kisah roman, sosoknya dipalsu dan diburu. NOVEMBER 1945. Tan Malaka s

Tan Malaka bak selebritas.
Kisah hidupnya dicuplik untuk kisah roman, sosoknya dipalsu dan diburu.

NOVEMBER 1945. Tan Malaka sedang dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Surabaya. Di dalam mobil yang ditumpanginya, dia membawa serta bahan buku Madilog. Belum sampai di tempat tujuan, terbetik kabar sudah ada ”Tan Malaka” di Surabaya. Dia berorasi di hadapan para pejuang kemerdekaan. Pidatonya disiarkan stasiun radio lokal.

Begitu tiba di Surabaya, ia ditahan sejumlah aktivis, begitu juga Tan yang sudah berpidato. Soemarsono, pemimpin pemuda pejuang di Surabaya, membawa keduanya ke sebuah rumah. Menurut Harry A. Poeze, pengarang buku tentang Tan Malaka, kedok Tan palsu terbongkar lantaran penjelasannya tidak masuk akal. ”Gara-gara kasus itu, hampir saja bahan Madilog hilang,” kata Tan dalam pengantar bukunya tersebut.

Kisah Tan gadungan tak cuma sekali. Pada 1949, nama Tan muncul dalam sebuah wawancara di koran lokal di Kediri, Jawa Timur. Yang menggelikan, pemuatannya terjadi setelah Tan meninggal. Menurut Poeze, jawaban-jawaban dalam wawancara juga tak sesuai dengan pemikiran Tan Malaka.

Peniruan atas Ibrahim Datuk Tan Malaka menurut Poeze, didorong kepentingan pribadi, seperti keuntungan finansial dan ketenaran, serta penjajah. Pemerintah kolonial Jepang berkepentingan menciptakan duplikat Tan Malaka. ”Tujuannya, memancing orang-orang radikal keluar,” kata Poeze. Siasat ini cukup berhasil. Sejumlah orang gerakan bawah tanah ditangkap dengan pancingan itu. Namun tak ada satu pun teman dekat Tan yang masuk perangkap.

Tan Malaka pun tahu bahwa dia ”terkenal” pada masa itu. Ketika Tan ke Medan pada awal 1942, seorang pedagang buku loakan mengatakan kepadanya bahwa ”Tan Malaka” berada di Padang dan sedang berpidato sebagai tentara Nippon berpangkat kolonel. ”Saya maklum, Jepang melakukan taktik ini untuk menipu rakyat,” kata Tan dalam biografinya, Dari Penjara ke Penjara.

Pencarian terhadap dirinya dimulai saat ia aktif di partai. Pada 1921, ia memimpin Partai Komunis Indonesia, menggantikan Semaun yang pergi ke Moskow. Sejak itu, sepak terjangnya selalu diawasi penjajah Belanda. Bahkan jaringan polisi internasional pun memburunya.

Tan juga pernah ”dipalsu” dalam roman-roman berbumbu cerita spionase. Hasbullah Parindurie adalah orang pertama yang menulis kisahnya. Bahan utamanya dari Tan sendiri, berupa lima surat yang dikirim ke Adinegoro, pemimpin Pewarta Deli. Awalnya, surat-surat itu ditampilkan sebagai cerita bersambung di surat kabar itu pada Juli-September 1934 dengan judul ”Spionnage-dients”. Empat tahun kemudian, Hasbullah menerbitkannya menjadi buku roman berjudul Patjar Merah Indonesia dan ia memakai nama samaran Matu Mona.

Buku ini berlatar kehidupan Tan di Thailand, Singapura, Kamboja, dan Hong Kong dalam kurun 1930-1932. Selain berbicara tentang politik, ada kisah cinta Tan yang dalam cerita itu bernama Vichitra atau Patjar Merah dengan Ninon Phao, seorang putri Thailand. Menurut Ichwan Azhari, Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sumatera Utara, roman semacam Patjar Merah kala itu diburu pembaca. ”Itu membuatnya menjadi sosok yang dimitoskan,” kata Ichwan.

Setelah itu, masih ada beberapa roman tentang Tan Malaka. Salah satunya Tan Malaka di Kota Medan karangan Muchtar Nasution, yang bernama pena Emnast. Roman yang pertama kali diterbitkan pada 1941 itu, menurut Ichwan, juga diburu pembaca. Ini berlangsung hingga awal kemerdekaan. Dengan gaya hidup Tan yang selalu menyamar, tak mengherankan jika dia menjadi legenda, sekaligus sosok misterius pada masanya.

Sobatmu Selalu, Ibrahim

Sobat yang baik, Aku sama sekali tidak lupa memberitahukanmu bahwa aku telah gagal. Tidak sampai hati aku mengirimkan kartu pos bergambar dari Zandvoort padamu. Hari ini dan kemarin aku hanya banyak bersenang-senang dengan gadis-gadis, hingga aku merasa bahwa bersedih-sedih atas kegagalan itu hanya akan jadi bahan tertawaan saja....

Semoga kau mencapai sukses. Kuatkanlah hatimu, Kawan. Jika aku masih di Zandvoort, aku akan ke H (Haarlem) pada waktu hasil ujian diumumkan.

Tabek, Ieb Parkstr. 5, Zandvoort

(disadur dari kartu pos asli berbahasa Belanda yang dikirimkan Tan Malaka kepada Dick J.L. van Wijngaarden)

KARTU pos itu sudah lusuh dan kecokelatan termakan usia. Maklum, usianya sudah mencapai 80 tahun. Namun kartu itu tersimpan rapi dalam sebuah album bersama puluhan kartu pos lainnya. Di balik kartu pos terdapat gambar seorang gadis Belanda berbaring di atas pasir sambil tertawa menghadap kamera. Di belakangnya terlihat pantai Zandvoort yang terkenal sebagai pantai nudis—karena sering dikunjungi kelompok yang jarang berpakaian.

Ini hanya salah satu dari sekian banyak kartu pos yang dikirimkan Ibrahim Datuk Tan Malaka kepada sahabat karibnya selama di Belanda, Dick J.L. van Wijngaarden. Dia adalah teman curhat Ibrahim dalam segala hal. Mereka pernah satu kelas dan sempat tinggal di pemondokan yang sama di Bussum sampai Van Wijngaarden harus masuk militer.

Kedekatan Ipie atau Ieb—panggilan akrab Tan Malaka—dengan Dick tergambar dalam surat-menyurat yang cukup teratur dikirimkan hampir setiap bulan, sejak Tan Malaka pindah ke Bussum pada 1916 hingga 1921 ketika sudah kembali ke Tanah Air. Isi surat Tan selalu tentang apa yang dilakukannya sehari-hari. Nyaris tidak pernah menyentuh soal-soal politik. Tan juga sering mengadu soal betapa sulitnya ujian untuk mendapatkan izin mengajar sebagai guru. Sebaliknya, surat Dick van Wijngaarden kepada Tan lebih sering berisi kata-kata pemberi semangat agar mereka berdua sama-sama tak menyerah di zaman yang sulit itu.

Van Wijngaarden menyimpan dengan rapi semua surat Tan Malaka. Sayangnya, surat-surat Van Wijngaarden untuk Tan Malaka tak satu pun yang tersisa. Hingga suatu hari datanglah surat dari Harry Poeze, peneliti dari Universitas Amsterdam, yang mengabarkan soal penelitian terhadap tokoh komunis Indonesia itu.

Van Wijngaarden langsung mewariskan semua surat Tan Malaka kepada Poeze yang sudah melakukan penelitian sejak 1970-an. ”Dick bilang, siapa lagi yang bisa menyimpan dan memanfaatkan surat-surat ini kalau bukan saya,” kata Poeze kepada Tempo.

Beruntung Poeze menemukan Dick yang masih hidup dan menyimpan sebagian bukti tertulis Tan Malaka. ”Van Wijngaarden yang paling banyak menyimpan surat dan kartu pos dari Tan Malaka,” ujarnya.

Sahabat Tan Malaka yang lain adalah Arie de Waard, kawan sekelasnya di sekolah guru di Haarlem. Keakraban itu terjalin ketika De Waard ditugasi direktur sekolah membantu Ibrahim memahami pelajaran sekolah. ”Karena saya senang padanya, saya tak keberatan. Ibrahim diperintahkan selalu memperhatikan nasihat-nasihat saya,” demikian tutur De Waard dalam suratnya kepada Poeze.

Dengan De Waard inilah Tan banyak mendiskusikan pikiran politiknya. De Waard pun menjadi paham kenapa nilai-nilai pelajaran Tan Malaka menurun. Rupanya, Tan sedang kecanduan membaca buku-buku politik. ”Mulanya susah payah saya mengajaknya untuk belajar kembali... sekarang saya tahu mengapa angka-angka rapornya menurun,” tulis De Waard.

Tapi, menurut De Waard, kebiasaan Tan mengemukakan pendapatnya tentang revolusi menghasilkan nilai positif lain. ”Dia telah belajar menyatakan pikirannya dengan baik sekali.”

Selama enam tahun pertama di Belanda antara 1913 dan 1919, Tan tak hanya akrab dengan Dick dan De Waard. Sepucuk surat lain untuk Poeze dari C. Wilkeshuis menegaskan hal ini. ”Ia segera diterima dalam masyarakat kelas kami. Tak ada sama sekali apa yang disebut ’diskriminasi bangsa’. Kami menganggapnya sebagai orang Hindia Timur yang menarik perhatian,” tulis Wilkeshuis.

Tapi tentu saja yang paling berjasa bagi kehidupan Tan Malaka adalah G.H. Horensma, warga Belanda di Bukittinggi yang mensponsori pendidikan guru Ibrahim. Berkat dialah, Ibrahim tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang diterima di sekolah guru Haarlem.

Trio Minang Bersimpang Jalan

Tan Malaka, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir berselisih paham tentang bagaimana memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sama-sama egois.

OBROLAN tiga anak muda di rumah Darsono, tokoh komunis Indonesia, di Berlin, Jerman, pada pertengahan Juli 1922 itu berlangsung gayeng. Mohammad Hatta sengaja datang dari Belanda. Tan Malaka juga. Tan berapi-api menjelaskan komunisme yang dasarnya demokrasi tulen.

”Bukankah komunisme itu mengesahkan diktator, Bung? Karl Marx menyebut diktator proletariat,” Hatta, 20 tahun, menyela.

”Itu hanya ada pada masa peralihan,” Tan menukas. Dia melanjutkan, ”Peralihan kekuasaan kapitalis ke tangan masyarakat. Kaum buruh merintis jalan ke arah sosialisme dan komunisme yang terselenggara untuk orang banyak di bawah pimpinan badan-badan masyarakat. Jadi bukan diktator orang-seorang.”

Hatta menceritakan kembali percakapan itu dalam Memoir (1979). Dalam buku itu Hatta setuju pada pandangan Tan, yang lebih tua tujuh tahun. Bahkan ia mengomentarinya: jika begitu Tan pasti tak setuju dengan cara otoriter Joseph Stalin memimpin Rusia. Tapi, kepada Z. Yasni yang mewawancarainya pada 1977, Hatta mengatakan bahwa dalam diktator proletariat yang berkuasa tetaplah para pemimpinnya.

Dan itulah perseteruan ideologis duo Minang ini. Hatta sangat menentang komunisme. Ia menganjurkan koperasi dalam menegakkan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, Tan percaya, jika digabung, Pan-Islamisme dan komunisme bisa menjadikan Indonesia digdaya.

Menurut Anwar Bey, bekas wartawan Antara yang menjadi sekretaris pribadi Adam Malik, Hatta dan Tan sudah seperti musuh. Kepada Bey, Hatta buka kartu kenapa ia selalu curiga dan menentang Tan. ”Dia selalu menganggap kami (Soekarno-Hatta) anak ingusan,” katanya.

Hatta, kata Bey, sebetulnya sudah tak senang kepada Tan sejak di Amsterdam. Pada 1927, setahun setelah ”pemberontakan” Partai Komunis Indonesia yang gagal, Hatta meminta tokoh-tokoh komunis menyerahkan pimpinan revolusi kepada tokoh nasionalis. Berbeda dengan Semaun, Ketua PKI, yang langsung teken ketika disodori deklarasi itu, Tan menolak.

Penolakan itulah yang ditafsirkan Hatta sewaktu berbicara dengan Soekarno dan didengar Anwar Bey, sebagai sikap sentimen Tan kepadanya. ”Padahal, Tan Malaka hanyalah berpandangan bahwa pemimpin revolusi tak boleh dipegang orang selain komunis,” kata Bey.

Perbedaan itu melekat hingga Indonesia merdeka. Pada 23 September 1945, sebuah rapat digelar di rumah Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo. Hatta menawari Tan ikut dalam pemerintahan. ”Tidak, dua (Soekarno-Hatta) sudah tepat. Saya bantu dari belakang saja,” kata Tan. Hatta menganggap penolakan itu sebagai keengganan senior dipimpin orang yang lebih muda.

Tak mengherankan ketika Soekarno keceplosan membuat testamen lisan yang isinya akan menyerahkan kekuasaan kepada Tan jika ia ditangkap sekutu, Hatta menolaknya. Ia menambah tiga nama: Sjahrir, Iwa Koesoema Soemantri, dan Wongsonegoro. ”Agar mewakili semua kelompok,” katanya.

Selain dengan Hatta, Tan Malaka juga berselisih paham dengan Sutan Sjahrir, yang juga berasal dari Minang. Menurut Adam Malik dalam Mengabdi Republik (1978), pada awal-awal kemerdekaan Sjahrir menolak bergabung dengan pemerintahan karena belum yakin masyarakat Indonesia menerima sepenuhnya proklamasi Soekarno-Hatta.

Setelah yakin Indonesia merdeka secara de jure, Sjahrir—yang menganut ideologi sosial-demokrat—ikut mempertahankan dengan cara yang berbeda. Ketika Belanda akan kembali menghidupkan pemerintah jajahan Hindia, ia ”merapat” ke kubu Inggris-Amerika sebagai ”penguasa” baru nusantara. Sekutu memilih Sjahrir sebagai juru runding karena menganggap ”Bung Kecil” itu berpikiran modern dan disukai Belanda.

Sjahrir kemudian gencar mengampanyekan politik diplomasi. Dalam kampanyenya, seperti tertuang dalam pamflet Perjuangan Kita, Sjahrir telak-telak menyatakan akan menyingkirkan semua kolaborator Jepang. Tentu saja ini menohok Soekarno-Hatta. Juga Jenderal Soedirman sebagai salah satu pemimpin tentara Pasukan Pembela Tanah Air (Peta) bentukan Jepang.

Perselisihan makin runcing ketika Sjahrir menjadi perdana menteri dan mengubah sistem politik dari presidensial menjadi parlementer. Praktis ia dan Amir Syarifuddin yang berkuasa. Meski tak banyak komentar lisan, dalam Demokrasi Kita, Wakil Presiden Hatta mengecam perubahan itu. ”Kabinet parlementer tak bisa bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya,” katanya.

Jenderal Soedirman lebih jengkel lagi. Ia pun merapat ke kubu Tan Malaka yang sudah lebih dulu menentang ide Sjahrir. Maka, pada akhir medio 1940, muncul tiga dwitunggal yang punya jalan masing-masing menghadapi politik pecah belah Belanda: Soekarno-Hatta, Sjahrir-Amir, dan Soedirman-Tan Malaka. ”Jika ulah Sjahrir itu makin mengancam persatuan kita, saya tak segan mengambil kebijaksaan sendiri,” kata Soedirman kepada Adam Malik.

Soedirman dan Tan Malaka lalu mengumpulkan seluruh elemen politik di Purwokerto, Jawa Tengah. Pertemuan ini menghasilkan faksi Persatuan Perjuangan yang kongresnya dihadiri 141 wakil pelbagai kubu.

Dalam silang-sengkarut itu muncul orang Minang lain yang terkenal sebagai politisi-cum-sejarawan: Muhammad Yamin. Ia aktif di Persatuan, tapi sering jalan dengan sikapnya sendiri. Tanpa konsultasi dengan pimpinan Persatuan, Yamin gencar mengkritik secara terbuka politik diplomasi Sjahrir. Sikap frontal Yamin ini kian memanaskan situasi yang berakhir dengan mundurnya Sjahrir dari kursi perdana menteri pada 28 Februari 1946.

Situasi adem itu tak berlangsung lama. Tak lama kemudian Soekarno kembali menunjuk Sjahrir melanjutkan diplomasi. Keputusan ini membuat kubu Soedirman-Tan kembali meradang. Saking marahnya, para pemuda Persatuan sempat menembaki mobil Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin yang akan masuk Istana Negara.

Bahkan saling tangkap pun terjadi. Amir memerintahkan tentara menangkap Tan dan tokoh Persatuan lain. Soedirman membalasnya dengan memerintahkan pasukan Peta menangkap Sjahrir. Kedua kubu sama-sama membebaskan sandera ketika Soekarno turun tangan. Tapi konflik tak begitu saja reda, sehingga Tan terbunuh di Kediri pada Februari 1949.

Sejarawan Harry A. Poeze berpendapat, perbedaan trio Minang itu karena mereka lahir dari lingkungan yang berbeda, meski sama-sama belajar Marxisme dan mendapat pendidikan Belanda. Secara adat Tan seorang raja tapi miskin secara ekonomi, sedangkan Hatta-Sjahrir kelas menengah secara ekonomi. Tan orang udik, Hatta dari Bukittinggi dan Sjahrir dari Padangpanjang dari keluarga pedagang.

Meski sama-sama dibuang, Hatta-Sjahrir masih menerima penghasilan. Sedangkan Tan tak punya pendapatan pasti dalam pelarian, hidupnya susah, dan ia berteman dengan penyakit, bahkan bergaul dengan romusha di Banten Selatan. Pasase hidup yang membuatnya kian mantap menjadi Marxis dimulai ketika mengajar di sebuah perusahaan perkebunan Belanda di Deli. Ia melihat langsung bagaimana orang sebangsanya ditindas menjalani kuli kontrak.

Berbeda dengan Hatta, kendati sering berseberangan, hubungan pribadi Tan dengan Sjahrir relatif bagus. Menurut Poeze, Sjahrir pernah dua kali menawari seniornya itu memimpin Partai Sosialis Indonesia. Seperti biasa, Tan menolak.

Persinggahan Terakhir Lelaki dan Bukunya

Tan Malaka mati ditembak anggota TNI di Kediri.
Siapa yang memerintahkan eksekusi?

KEGADUHAN melanda Dusun Selopanggung, Semen, Kabupaten Kediri, suatu hari pada 1949. Kampung di kaki Gunung Wilis itu kedatangan seratusan tentara. Di dalam rombongan itu, ada pula seorang laki-laki yang tangannya diikat tali dan setumpuk buku yang dipanggul serdadu.

Pasukan Batalion Sikatan, demikian nama kesatuan tentara itu, sedang menghindari kejaran Belanda. Tolu, yang kini 69 tahun, menyaksikan laki-laki itu kemudian ditawan bersama tumpukan bukunya di lumbung padi. Ia juga masih ingat ketika suatu malam terdengar letusan keras dan tahanan itu tak pernah terlihat lagi.

Kenangan tersebut kembali muncul ketika Harry Poeze mendatangi kampungnya pada awal 1990-an. Sejarawan Belanda ini memastikan tawanan itu adalah Tan Malaka, sosok yang selama hampir 60 tahun tak tentu rimbanya. Poeze datang lagi dua pekan lalu.

Bagi Poeze, ini adalah temuan terbesarnya sejak meneliti Tan Malaka, 36 tahun lalu. Baru di dusun itulah ia yakin bahwa tawanan yang ditembak tentara seperti disebutkan Tolu adalah tokoh yang telah 20 tahun ia cari makamnya.

Kematian Tan sebelumnya menjadi kontroversi. Selama bertahun-tahun, ia diyakini ditembak di tepi Sungai Brantas di wilayah Kediri. Partai Murba, yang didirikannya, termasuk penganut pendapat ini. Teori lain menyebutkan bahwa pasukan Partai Komunis Indonesia berada di belakang pembunuhan itu. Sayuti Melik, pengetik teks proklamasi, dalam buku Sukarni dalam Kenangan Teman-temannya, menyebutkan bahwa pasukan Pesindo (PKI) membunuh Tan karena tak menginginkannya menggantikan Bung Karno sebagai presiden. Soekarno pada awal September 1945 memang mengeluarkan testamen yang menyebut, bila ia dan Hatta terhalang memimpin revolusi, Tan Malaka melanjutkan memimpin revolusi.

Adam Malik punya teori lain. Dalam buku Mengabdi Republik Jilid II, ia menyebutkan bahwa Tan tewas ”ditembak tangan-tangan kotor yang tak bertanggung jawab” pada 16 April 1949 di Kediri.

Menurut Poeze, Tan ditembak mati di Selopanggung pada 21 Februari 1949. ”Dia ditembak atas perintah Letnan Dua Soekotjo dari Batalion Sikatan bagian Divisi IV Jawa Timur,” kata Poeze. Soekotjo terakhir berpangkat brigadir jenderal dan pernah menjadi Wali Kota Surabaya.

Cerita kematian Tan Malaka itu mengisi salah satu bagian dari buku setebal 2.200 halaman yang telah ia luncurkan akhir Juli tahun lalu. Buku berbahasa Belanda itu berjudul Vurguisd en Vergeten, Tan Malaka, de Linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949 (Tan Malaka, Dihujat dan Dilupakan, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949).

Setelah agresi kedua, 19 Desember 1948, dan Soekarno-Hatta ditawan Belanda, Tan Malaka mengalihkan kegiatan politiknya ke daerah Blimbing, Kediri. Dengan jaminan seorang komandan batalion bernama Mayor Sabarudin, ia mendirikan Rakyat Murba Terpendam sebagai markas untuk menyebarkan pamflet dan berpidato memproklamasikan diri sebagai pemimpin revolusi Indonesia karena Soekarno-Hatta sebagai tawanan tak lagi memegang kekuasaan.

Ia punya alasan untuk klaimnya itu: testamen yang ditandatangani Soekarno pada Oktober 1945. Itu sebabnya, ia juga menolak mengakui pemerintahan darurat yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera. Sabarudin tak tinggal diam. Prajurit ini pun sibuk mengurus penyebaran pamflet. Duet ini mulai mendapat banyak pengikut, terutama kalangan muda.

Menurut Poeze, Tan mengajak rakyat perang gerilya melawan Belanda sebagaimana dilakukan Soedirman. Dari markas itu pula, ia mengkritik tentara divisi Jawa Timur pimpinan Kolonel Soengkono yang dinilai pengecut dan tak peduli terhadap kepentingan rakyat.

Soengkono menerima laporan dari Soerahmad, Komandan Batalion Sikatan yang bertugas di Kediri, bahwa Tan telah melakukan agitasi. Soengkono pun menugasi Soerahmad menyelesaikan persoalannya. Soerahmad kemudian mengeluarkan perintah kepada anak buahnya ”untuk memperhatikan gerakan yang dipimpin Tan Malaka yang telah membahayakan perjuangan Republik Indonesia”.

Pasukan Soerahmad pun bergerak menuju markas kelompok Tan. Tapi, secara bersamaan, muncul serangan Belanda. Kelompok Tan dan pasukan batalion pun berantakan. Tan berhasil lari dengan dikawal enam anak buahnya. Mereka bergerak sekitar 60 kilometer ke arah selatan mencari kesatuan yang bersimpati. Tapi mereka harus melewati daerah yang dikuasai oleh anggota Batalion Sikatan.

Di Selopanggung mereka bertemu dengan regu Soekotjo. Enam pengawal Tan Malaka lari. Dua lari ke arah selatan dan selamat, sedangkan empat ke arah Sungai Brantas. Tiga dari empat orang itu ditembak mati. Seorang lagi melompat ke kali, berenang, dan selamat. Orang inilah yang menjadi sumber Poeze dalam melacak Tan.

Tentang siapa yang memerintahkan penembakan Tan juga masih banyak silang pendapat. Menurut Adam Malik, perintah penembakan itu pasti bukan berasal dari Jenderal Soedirman yang mempunyai hubungan erat dengan Tan Malaka. Soengkono pun, kata Adam Malik, mengenal Tan.

Poeze memperkirakan eksekusi itu tak lepas dari perintah Soengkono yang tak jelas. Panglima yang menguasai pasukan se-Jawa Timur ini sempat mengirimkan radiogram ke daerah-daerah yang berisi pernyataan bahwa aktivitas gerakan Tan Malaka berbahaya. Dalam perintah itu juga disebut mereka harus dihentikan dan jika ada perlawanan, bisa dipakai hukum militer. ”Mungkin Soekotjo menafsirkan perintah hukum militer sebagai tembak mati,” katanya.

Tragedi kematian Tan itu membuat Hatta kemudian memberhentikan Soengkono sebagai Panglima Divisi Jawa Timur dan Soerahmad sebagai Komandan Brigade. Soekarno tak mau kalah. Ia mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional pada 28 Maret 1963.

Keluarga Soekotjo tak mempercayai cerita itu. Istri Soekotjo membenarkan bahwa suaminya pernah bertugas di Kediri. Saat itu mereka belum menikah. Soekotjo pun sama sekali tak pernah bercerita tentang Tan Malaka, apalagi tentang penembakan Tan. ”Tapi saya yakin, cerita itu tak benar,” katanya.

Poeze menunjuk buku biografi Soerahmad Profil Seorang Prajurit Pejuang yang diterbitkan anaknya, Suyudi Soerahmad, pada 2000 sebagai salah satu sumbernya. Di buku itu disebutkan Soerahmad bertanya kepada Hendrotomo, anak buahnya, yang juga atasan Soekotjo: bagaimana dengan Tan Malaka? Hendrotomo bilang, ”Sudah dibereskan dan dikuburkan.” Ada proses? Hendrotomo bilang, ”Ada proses.” Proses yang dimaksud di sini, menurut Poeze, adalah pengadilan militer yang dilakukan oleh Soekotjo. ”Saya berharap istri dan keluarga Soekotjo tidak marah. Ini kenyataan sejarah,” ujar Poeze.

Tolu, yang ditemui Tempo, mengaku mengenal Soekotjo. Saat itu ia berusia 10 tahun. Ia bercerita kepalanya pernah dielus-elus Soekotjo saat menemukan setumpuk peluru di bawah rerimbunan pohon bambu. Rupanya peluru itu digeletakkan sembarangan oleh anak buahnya. ”Pak Soekotjo tidur di rumah kakek saya yang bernama Mbah Yasir,” katanya.

Poeze menjelaskan teori kematian Tan itu masih harus diperkuat dengan pembongkaran makam dan uji DNA. ”Itu wewenang Departemen Sosial,” katanya. Tapi, untuk mengidentifikasi kembali makam Tan, Kamis dua pekan lalu, ia kembali ke Selopanggung mengajak Zulfikar Kamaruddin, anak adik kandung Tan satu-satunya, Kamaruddin; serta Ibarsyah Ishak, suami cucu Tan dari garis ibu.

Tolu menjadi pintu masuk. Ia masih ingat cerita Kadir, yang dulu membantu menyiapkan makanan bagi tentara, bahwa tawanan itu dimakamkan bersebelahan dengan kuburan Mbah Selo, sesepuh Dusun Selopanggung. Lokasi kuburan kedua orang itu hanya ditandai dengan pohon kemboja. Sayang, Kadir sudah meninggal.

Pemakaman itu terletak di atas bukit dengan batu besar tinggi menjulang, lebih tinggi daripada pohon kelapa. Batu inilah yang menginspirasi para pembabat dusun untuk memberi nama kampungnya Selopanggung, yang artinya batu tegak.

Untuk menuju dusun ini, orang harus melewati jalan menurun yang curam. Jika lewat selintas di jalan utama, kita tak menduga bahwa di bawah jalan curam tersebut terdapat dusun yang cukup besar. Nah, makam Mbah Selo masih harus dicapai dengan menyusuri sungai kecil berbatu, kemudian turun ke sungai besar, naik ke bukit, sampai ke batu jangkung itu, lalu belok kiri dan seratus langkah kemudian baru tiba di makam.

Ada dua pohon kemboja di makam itu. Yang pertama sudah sangat tua, yang lainnya lebih muda. ”Di bawah pohon kemboja tua inilah Mbah Selo dimakamkan. Adapun di bawah pohon kemboja yang agak muda itu terdapat makam tawanan yang dibunuh tentara dan buku-bukunya dibakar,” kata Tolu.

Poeze yakin Tan Malaka dikuburkan di pemakaman umum Dusun Selopanggung itu. Hanya, posisi tepatnya perlu diteliti lagi, karena di kompleks makam terdapat sejumlah makam lain.

Jika kelak makam Tan ditemukan dan kiprahnya dalam perjalanan bangsa ini makin terkuak, ia tak perlu lagi mengulang pernyataannya kepada seorang polisi Inggris yang akan menangkapnya di Hong Kong pada 1932. ”Ingatlah bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi.”

Misteri Mayor Psikopat

MENGAPA Tan Malaka ikut Mayor Sabarudin bergerilya ke Kediri? Inilah teka-teki yang sampai hari ini belum terjawab. Harry Poeze terheran-terheran, Tan yang sangat intelektual dan berpengalaman dalam sejumlah royan itu menyanggupi ajakan Sabarudin berjuang ke Kediri. ”Padahal Sabarudin dikenal sebagai seorang gila, bahkan psikopat,” ucap Poeze.

Sabarudin memang pengagum Tan. Tapi, kata Poeze, ia berperilaku aneh: kadang tak terkontrol menembak tawanannya dan disebut senang minum darah musuh. Tindakan Sabarudin yang keterlaluan itulah yang menyebabkan Soengkono membubarkan batalion Sabarudin. Lantaran batalionnya dibubarkan, ia memilih jalan sendiri.

Ketika Tan mendirikan Partai Murba pada 7 November 1948, Sabarudin datang dari Kediri menemui Tan di Yogyakarta. Saat itu Tan bukan ketua, tapi duduk di dewan partai. Pada hari pendirian partai itulah Tan memancangkan program kerja sama antara rakyat biasa dan kesatuan militer. Ia meminta Murba banyak mendirikan organisasi pertahanan rakyat. Ini adalah perwujudan dari ide Tan Malaka dalam bukunya, Gerpolek (Gerilya Politik Ekonomi).

Program Murba itu segera disambut Sabarudin. Ia mengajak Tan berkeliling Jawa Timur. Sabarudin menjamin keamanan Tan Malaka. Bukti yang ia perlihatkan: ia membawa 50 pengawal. Dengan jaminan yang menggiurkan ini, Tan berangkat naik kereta api khusus dengan 50 pengawal dari Yogyakarta ke Kediri. Di Desa Belimbing, Kediri, Tan kemudian mendirikan Markas Murba Terpendam dan mengedarkan pamflet perlawanan terhadap Sekutu dan Soekarno-Hatta yang menolak bergerilya.

Tapi ia tak menduga, bersamaan dengan serbuan Belanda ke Kediri, datang pula pasukan Batalion Sikatan. Batalion Sabarudin kocar-kacir dan ”sang psikopat” entah pergi ke mana. Beberapa bulan kemudian Sabarudin tewas. ”Ini kesalahan besar Tan Malaka,” ucap Poeze.

Warisan Tan Malaka

Asvi Warman Adam

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

MENGAPA Tan Malaka tidak berhasil membesarkan Partai Murba? Jawabnya jelas, karena ia ditembak mati di Kediri tiga bulan setelah mendirikan partai itu. Pilihan hari pembentukan partai itu, 7 November 1948—bertepatan dengan hari revolusi Rusia—tentu tak sembarangan. Murba muncul setelah Partai Komunis Indonesia tersingkir pasca-Peristiwa Madiun, September 1948. Karena itu Murba dicitrakan sebagai partai komunis baru atau semacam pengganti PKI.

Itu pula yang kemudian menyebabkan keduanya bukan hanya bersaing sebagai organisasi kiri melainkan bermusuhan. Pertikaian paham mengenai pemberontakan PKI 1926/1927 antara Tan Malaka dan Musso berdampak panjang. Ketika Musso pulang ke Indonesia pada 1948, program politiknya memiliki berbagai kesamaan dengan Tan Malaka. Namun, ketika ditanya wartawan apakah mereka akan bekerja sama, Muso menjawabnya sinis. Bila ia punya kesempatan, katanya, yang pertama dilakukannya adalah menggantung Tan Malaka.

Sejak awal sudah terjadi perdebatan apakah Murba akan dijadikan partai kader atau partai massa. Namun yang jelas partai ini lahir dalam kancah revolusi karena dikembangkan sambil bergerilya. Ada Chaerul Saleh di Jawa Barat dengan Barisan Bambu Runcing. Sukarni dan kawan-kawan yang menyebar dari Yogya ke Jawa Tengah, dan Tan Malaka sendiri di Jawa Timur yang bergabung dengan batalion yang dipimpin Mayor Sabarudin. Ketiga upaya itu akhirnya gagal. Chaerul Saleh ditangkap, lalu diperintahkan Presiden Soekarno untuk studi ke Jerman. Dan sebelum gerakan kelompok Tan Malaka terkristalisasi, terjadilah agresi militer II Desember pada 1948.

Setelah Tan Malaka tewas, Murba masih memiliki banyak tokoh seperti Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh, Adam Malik, Sukarni, Prijono. Walaupun terdiri dari pemuda yang bersemangat, dalam organisasi mereka kurang andal. Kisah dan nama besar Tan Malaka dijadikan legenda, tetapi pemikirannya tidak dijabarkan dalam bentuk aksi. Mesin (pengkaderan) partai di berbagai sektor tidak jalan. Partai tidak memiliki penerbitan serius, kecuali Pembela Proklamasi yang terbit 20 edisi. Upaya mendekatkan Murba dengan PKI seperti dirintis Ibnu Parna dari Acoma (Angkatan Communis Muda) ditolak elite PKI. M.H. Lukman menulis ”Tan Malaka Pengkhianat Marxisme-Leninisme” (Bintang Merah, 15 November 1950).

Pemilu 1955 adalah pengalaman pahit sekaligus kehancuran partai (yang kemudian tidak pernah bangkit lagi). Murba hanya beroleh 2 dari 257 kursi yang diperebutkan. Dalam pemilu selanjutnya partai ini bahkan tak berhasil masuk parlemen.

Demokrasi terpimpin memberikan peluang bagi Murba. Soekarno menjadikannya penyeimbang posisi PKI. Kongres Murba kelima, Desember 1959, dihadiri Presiden. Chaerul Saleh dan Prijono masuk kabinet, Adam Malik dan Sukarni menjadi Duta Besar di Moskow dan Beijing. Puncaknya, Tan Malaka diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1963.

Pertentangan antara Murba dan PKI menajam. Ketika PKI semakin kuat, Murba bekerja sama dengan militer dan pihak lain menjegal dengan membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Namun BPS dibubarkan Bung Karno. Sukarni dan Syamsudin Chan ditahan pada awal 1965. Murba dibekukan dan kemudian dibubarkan pada September 1965 karena dituduh menerima uang US$ 100 juta dari CIA untuk menggulingkan Presiden. Pada 17 Oktober 1966 Soekarno merehabilitasi partai Murba melalui Keputusan Presiden Nomor 223 Tahun 1966.

Pada awal Orde Baru, Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri dan kemudian Wakil Presiden. Namun posisinya ini tidak berpengaruh bagi Partai Murba.

Dalam pemilu pertama era Orde Baru, Juli 1971—dua bulan setelah wafatnya Sukarni, tokoh partai ini—Murba beroleh 49 ribu suara (0,09 persen pemilih). Tetapi kegagalan utama Murba disebabkan oleh stigma rezim Orde Baru terhadap seluruh golongan kiri. Orde Baru menabukan sosok Tan Malaka. Gelar pahlawannya tak pernah dicabut, tetapi namanya dihilangkan dari buku pelajaran sejarah di sekolah. Dalam pemilu selanjutnya Murba berfusi dengan Partai Demokrasi Indonesia. Setelah Soeharto jatuh, Murba, yang menyebut dirinya ”Musyawarah Rakyat Banyak” itu, ikut pemilu pada 1999. Sayang, mereka hanya mendapat 62 ribu suara (0,06 persen pemilih).

l l l

Tan Malaka membentuk jaringan revolusioner yang hebat dalam perjuangannya, tetapi bukan partai yang awet. Ia merantau 30 tahun, dari Pandan Gadang (Suliki), Bukittinggi, Batavia, Semarang, Yogya, Bandung, Kediri, Surabaya, Amsterdam, Berlin, Moskow, Amoy, Shanghai, Kanton, Manila, Saigon, Bangkok, Hong Kong, Singapura, Rangoon, sampai Penang.

Meskipun sempat memimpin Partai Komunis Hindia Belanda pada 1921, Tan Malaka justru menolak pemberontakan PKI pada 1926/1927. Ia sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa Madiun 1948. Murba dalam berbagai hal bertentangan dengan PKI.

Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia (Pari) di Bangkok pada 1 Juni 1927. Walaupun bukan partai massa, organisasi ini hidup selama sepuluh tahun pada saat partai-partai nasionalis di Tanah Air lahir dan mati. Pari dianggap berbahaya oleh intel Belanda, dan para aktivisnya diburu. Kemudian tibalah saatnya Tan Malaka berselisih jalan dengan Komunis Internasional (Komintern). Bagi Komintern, Pan-Islamisme sebuah bentuk imperialisme, padahal gerakan ini menentang imperialisme, kata Tan Malaka.

Setelah melanglang buana dua dekade, pascakemerdekaan, perjuangan Tan Malaka mengalami pasang naik dan pasang-surut. Ia memperoleh testamen Bung Karno untuk menggantikan bila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas. Namun sejak 1946 Tan Malaka menentang diplomasi yang merugikan Indonesia. Sebagai pemimpin Persatuan Perjuangan yang terdiri dari 142 organisasi sosial politik, ia menuntut agar perundingan baru dilakukan bila Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 100 persen. Posisi ini membuat Tan Malaka berhadapan diametral dengan Perdana Menteri Sjahrir sehingga di kalangan sosialis pun narasi tentang Tan Malaka bernada negatif (lihat Kilas Balik Revolusi, karya A.B. Lubis, 1992).

Bila Tan Malaka dikategorikan sebagai penganut Trotsky, apakah Persatuan Perjuangan itu merupakan front bersatu untuk revolusi permanen? Tampaknya tidak. Motivasi organisasi-organisasi itu hanyalah menolak dominasi Partai Sosialis dalam kabinet. Setelah tawar-menawar kekuasaan gagal, Persatuan Perjuangan menjadi raksasa berkaki tanah liat. Tan Malaka ditangkap pada Maret 1946 dan tetap ditahan sampai September 1948. Ironis, ia dipenjarakan di dalam negeri dua setengah tahun—lebih lama daripada waktu ditahan pihak Belanda, Inggris, Amerika, dalam pergerakan selama puluhan tahun pada era kolonial. Dalam situasi krusial, Tan Malaka tidak bisa mempengaruhi jalannya revolusi. Pengikutnya juga banyak yang ditahan, terutama setelah peristiwa 3 Juli 1946.

Soekarno mengakuinya sebagai seorang guru, dalam hal pengetahuan revolusioner dan pengalaman. Entah kebetulan atau kurang beruntung, Tan Malaka yang sudah berjuang puluhan tahun di mancanegara tidak punya peran sama sekali saat proklamasi. Posisi terhormat itu ditempati Soekarno-Hatta. Meski Harry Poeze punya dokumentasi yang menunjukkan bahwa Tan Malaka berada di belakang gerakan pemuda, seraya memobilisasi massa mengikuti rapat akbar di Ikada pada 19 September 1945. Ada beberapa foto yang membuktikan kehadiran Tan Malaka di lapangan Ikada, Jakarta. Di dalam foto Tan tampak berjalan seiring dengan Bung Karno (tinggi mereka berbeda, Soekarno 172 sentimeter sedangkan Tan Malaka 165 sentimeter).

Soekarno memanifestasikan kekagumannya pada Tan Malaka dalam sebuah Testamen Politik yang isinya kemudian diperlemah oleh Hatta. Tetapi Tan Malaka tetap bergerak di bawah tanah dan ragu untuk tampil secara terbuka. Mungkin ini disebabkan pengalaman pribadinya yang lebih dari dua puluh tahun dikejar-kejar dan (hidup) dalam ilegalitas. Seperti dikatakan orang-orang dekatnya, Tan Malaka sulit kembali sebagai orang ”normal”. Tan Malaka baru muncul ke permukaan pada Januari 1946, ketika melihat diplomasi pemerintah sangat merugikan Indonesia.

Gagasan Tan Malaka tetap relevan untuk menjawab ancaman dan tantangan zaman masa kini. ”Dari dalam kubur suara saya terdengar lebih keras daripada di atas bumi,” kata Tan Malaka ketika akan ditangkap polisi Hong Kong pada 1932. Tan Malaka tidak mewariskan partai, tetapi ia meninggalkan pemikiran brilian yang dapat diserap partai mana saja di Tanah Air.

Jalan Sunyi Tamu dari Bayah

Menggagas konsep republik sejak 1925, Tan Malaka justru terlambat mengetahui proklamasi. Semboyannya membakar semangat dan mengilhami rapat akbar di Lapangan Ikada.

IA memperkenalkan dirinya sebagai Ilyas Hussein. Datang dari Bayah, Banten Selatan, pria paruh baya itu bertamu ke rumah Sukarni di Jalan Minangkabau, Jakarta, awal Juni 1945. Di sana sudah ada Chaerul Saleh, B.M. Diah, Anwar, dan Harsono Tjokroaminoto. Tamu jauh itu hendak menghadiri kongres pemuda di Jakarta.

Memakai baju kaus, celana pendek hitam, dan topi perkebunan ditenteng di tangan, tamu itu disambut tuan rumah. Setelah sedikit basa-basi, Hussein menyampaikan analisisnya tentang kemerdekaan dan politik saat itu. Situasi memang lagi genting. Penjajah Jepang sudah di tubir jurang.

Ulasan Hussein tentang proklamasi membuat Sukarni terpukau. Pikiran Hussein sama persis dengan tulisan-tulisan Tan Malaka yang selama ini dipelajari Sukarni. Setelah mendengar analisis Hussein, Sukarni makin mantap: proklamasi harus segera diumumkan.

Sejarah mencatat, Hussein adalah Ibrahim Sutan Datuk Tan Malaka yang tengah menyamar. Sejak awal Sukarni curiga, tamunya tak mungkin hanya orang biasa—meski ia tak berani bertanya. ”Ia heran, bagaimana mungkin orang sekaliber Hussein hidup di wilayah terpencil,” kata sejarawan Belanda Harry A. Poeze.

Karni malah waswas. ”Ia takut kalau Hussein mata-mata Jepang,” kata Anwar Bey, bekas wartawan Antara dan koresponden Buletin Murba. Kekhawatiran yang campur aduk memaksa Sukarni memindahkan rapat ke rumah Maruto Nitimihardjo di Jalan Bogor Lama—sekarang Jalan Saharjo, Jakarta Selatan. Sebelum pergi, Sukarni meminta tamunya menginap satu malam. Hussein tidur di kamar belakang.

Pada saat rapat, analisis Hussein mempengaruhi pikiran Sukarni. Ide-ide Hussein dilontarkannya dalam rapat. ”Sukarni mendesak proklamasi jangan ditunda,” kata Adam Malik. Para pemuda setuju.

Sepulang rapat, Sukarni masih penasaran pada Hussein. Tapi lagi-lagi ia ragu bertanya. Sukarni baru bertemu besok paginya ketika tamunya mau pulang. ”Ia berpesan agar Hussein mempersiapkan pemuda Banten menyongsong proklamasi,” kata Anwar Bey, kini 79 tahun.

Kesaksian itu terungkap pada saat Sukarni memberikan sambutan dalam acara Sewindu Hilangnya Tan Malaka di Restoran Naga Mas, Bandung, Februari 1957. Anwar Bey malam itu hadir di sana.

Dari pertemuan itu, Tan sendiri menafsirkan, Chaerul dan Sukarni mengenal ide-ide politiknya. Tapi ia belum berani membuka jati diri. ”Saya masih menunggu kesempatan yang lebih tepat,” katanya dalam memoar Dari Penjara ke Penjara.

Ia lalu pulang ke Bayah, kembali bekerja sebagai juru ketik. Nama Hussein tetap digunakan. Saat itu usianya 48 tahun.

l l l

HUSSEIN kembali muncul di Jakarta pada 6 Agustus 1945. Ia membawa tas. Isinya celana pendek selutut, kemeja, dan kaus lengan panjang kumal. Kali ini yang dituju rumah B.M. Diah, Ketua Angkatan Baru, yang juga redaktur koran Asia Raya, satu-satunya koran yang terbit di Jakarta.

Utusan Bayah itu menanyakan kabar mutakhir situasi perang. Setelah satu jam Diah memberikan informasi, Hussein menyatakan pendapatnya. ”Pimpinan revolusi kemerdekaan harus di tangan pemuda,” katanya.

Tapi hubungan Hussein dengan Diah berlangsung singkat. Besoknya Diah ditangkap Jepang gara-gara menuntut kemerdekaan dan menentang sikap lunak Soekarno-Hatta. Tahu Diah ditangkap, Hussein pulang ke Bayah.

Di sana ia terus bergerak. Tiga hari kemudian dia terlibat rapat rahasia dengan para pemuda Banten di Rangkasbitung. Pertemuan satu setengah jam itu digelar di rumah M. Tachril, pegawai Gemeenschappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken—Gabungan Perusahaan Listrik Bandung dan Sekitarnya.

Di sini Hussein mengobarkan pidato yang menggelora. ”Kita bukan kolaborator!” katanya. ”Kemerdekaan harus direbut kaum pemuda, jangan sebagai hadiah.” Kekalahan Jepang, menurut dia, tinggal menunggu waktu.

Pidato itu dilukiskan Poeze dalam buku terbarunya Verguisd en Vergeten Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949. ”Sebagai rakyat Banten dan pemuda yang telah siap merdeka, kami bersumpah mewujudkan proklamasi itu,” kata Hussein di ujung pidatonya.

Bila Soekarno-Hatta tidak mau menandatangani, Hussein memberikan jawaban tegas: ”Saya sanggup menandatanganinya, asal seluruh rakyat dan bangsa Indonesia menyetujui dan mendukung saya.”

Hussein diutus kembali ke Jakarta. Ia diminta menjalin kontak dengan Sukarni dan Chaerul Saleh. Peserta rapat mengantarnya ke stasiun Saketi, Pandeglang. Hussein naik kereta ke Jakarta.

l l l

SITUASI Jakarta tidak menentu. Kebenaran dan desas-desus berkelindan satu sama lain. Kempetai, polisi militer Jepang, mengintai di mana-mana. Para pemuda bergerak di bawah tanah, bersembunyi dari satu rumah ke rumah lain. Usaha Tan Malaka menjalin kontak dengan pemuda tak kesampaian.

Kesulitan Tan bertambah karena kehadirannya tempo hari di rumah Sukarni menyebar dan menjadi pergunjingan. Para pemuda bingung siapa sebenarnya Ilyas Hussein. Karena itu para pemuda jaga jarak bila Hussein muncul.

Peluang Tan menjalin kontak kian teruk karena sikap hati-hatinya yang berlebihan. Sebagai bekas orang buangan dan lama hidup dalam pelarian, Hussein merasa di bawah bayang-bayang penangkapan.

Tan akhirnya berhasil menemui Sukarni di rumahnya pada 14 Agustus sore. Ia mengusulkan agar massa pemuda dikerahkan. Tapi Sukarni sibuk. Di rumah itu banyak orang keluar-masuk. Banyak pula hal yang disembunyikannya, termasuk berita takluknya Jepang.

Ia juga khawatir rumahnya digerebek Kempetai. Itu sebabnya, Sukarni pergi meninggalkan Hussein. Seperti sebelumnya, ia diminta menunggu di kamar belakang. Kali ini bersama dua orang yang tak dikenal.

Salah satunya Khalid Rasyidi, aktivis pemuda Menteng 31. Menurut Khalid, Hussein sempat bertanya di mana tempat penyimpanan senjata Jepang. ”Ia menganjurkan perampasan senjata dalam rangka perjuangan kemerdekaan,” kata Khalid dalam ceramah di Gedung Kebangkitan Nasional, Agustus 1978.

Khalid juga yakin, Sukarni sudah tahu bahwa Hussein tak lain Tan Malaka. Soalnya, sebelum Khalid diminta menemui utusan Banten itu, Sukarni agak lama menunjukkan foto lama orang-orang pergerakan. ”Di antaranya foto Tan Malaka waktu masih muda,” kata Khalid. Poeze menyangsikan hal itu. Menurut dia, Sukarni hanya menduga-duga.

Malam itu Sukarni sempat pulang. Tapi setelah itu menghilang. Hussein besoknya berusaha menemui Chaerul Saleh di Jalan Pegangsaan Barat 30, tapi Chaerul tidak ada di rumah. Karena di sepanjang jalan santer terdengar kabar Jepang menyerah perang, Hussein kembali ke rumah Sukarni. Tapi usahanya sia-sia.

Hussein tidak tahu, Sukarni dan Chaerul akan menculik Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Aksi itu dilakukan karena Soekarno-Hatta ngotot proklamasi dilakukan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pemuda ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Setelah berdebat di Rengasdengklok, Soekarno-Hatta bersedia meneken proklamasi. Teks proklamasi disiapkan di rumah Laksamana Maeda.

Naskah itu besoknya dibacakan di pekarangan rumah Soekarno, di Pegangsaan Timur 56. Upacara berlangsung singkat. Penguasa militer Jepang melarang berita proklamasi meluas di radio dan surat kabar. Itu sebabnya, Tan tidak tahu ada proklamasi. Ia tahu setelah orang ramai membicarakannya di jalan-jalan.

Terbatasnya peran Tan itu, kata Poeze, sungguh ironis. Padahal Tan orang Indonesia pertama yang menggagas konsep republik dalam buku Naar de Republiek Indonesia, yang ditulis pada 1925. Buku kecil ini kemudian menjadi pegangan politik tokoh pergerakan, termasuk Soekarno.

Dalam buku Riwayat Proklamasi Agustus 1945, Adam Malik melukiskan peristiwa itu sebagai ”kepedihan riwayat”. Sukarni bertahun-tahun membaca buku politik Tan. Tapi pada saat ia membutuhkan pikiran dari orang sekaliber Tan, Sukarni sungkan bertanya siapa Hussein sesungguhnya. ”Ia malah membiarkannya pergi jalan kaki, lepas dari pandangan mata,” kata Adam Malik.

Tan juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. ”Rupanya sejarah proklamasi 17 Agustus tidak mengizinkan saya campur tangan, hanya mengizinkan campur jiwa saja. Ini sangat saya sesalkan! Tetapi sejarah tidak mempedulikan penjelasan seorang manusia atau segolongan manusia.”

l l l

Setelah proklamasi, Tan berusaha menemui pemuda. Tapi mereka terus bergerak di bawah tanah. Pada 25 Agustus Tan akhirnya datang ke rumah Ahmad Soebardjo di Jalan Cikini Raya 82. Keduanya pernah bertemu di Belanda pada 1919. ”Pembantu kami mengatakan ada tamu ingin berjumpa,” kata Soebardjo. Tamu itu duduk di pojok ruangan.

Soebardjo kaget. ”Wah, kau Tan Malaka,” katanya. ”Saya kira sudah mati.” Tan menjawab sambil tertawa. ”Alang-alang tak akan musnah kalau tidak dicabut dengan akar-akarnya.” Setelah sempat bersenda-gurau, Soebardjo menawari Tan tinggal di paviliun rumahnya.

Sejak itu Tan diperkenalkan kepada beberapa tokoh seperti Iwa Koesoema Soemantri, Gatot Taroenamihardjo, Boentaran Martoatmojo. Ia juga dipertemukan dengan Nishijima Shigetada, Asisten Laksamana Maeda. Di depan Nishijima, ia bicara tentang revolusi, struktur politik, gerakan massa, hingga propaganda.

Nishijima terheran-heran. ”Bagaimana mungkin orang yang tampak seperti petani ini bisa menganalisis segala-galanya dengan begitu tajam,” katanya. Setelah lebih dari dua jam berbincang, Soebardjo menjelaskan bahwa kawannya ini tak lain Tan Malaka. Nishijima terkejut. Ia bangkit lalu menjabat tangan Tan lebih erat.

Kepada tamunya, Soebardjo meminta keberadaan Tan dirahasiakan. Sepekan menetap di rumah Soebardjo, lewat perantara Nishijima, Tan pindah ke rumah pegawai angkatan laut Jepang di Jalan Theresia. Ia sempat ke Banten membangun jaringan gerilya, lalu balik ke Jakarta. Pada pekan kedua September, ia pindah ke Kampung Cikampak, 18 kilometer sebelah barat Bogor. Sejak itu ia bolak-balik ke Jakarta.

Di Jakarta, kaum pemuda terus bergerak. Mereka melihat pemerintah tidak bekerja mengisi kemerdekaan meski kabinet telah dibentuk. ”Mereka cuma kumpul-kumpul di gedung Pegangsaan,” kata Adam Malik. ”Seperti tidak ada rencana.”

Itu sebabnya, sebagian pemuda mengusulkan demonstrasi. Tapi sebagian lain ingin membentuk Palang Merah dan mengurus tawanan perang. Pemuda yang berkumpul di Jalan Prapatan 10, sekarang Jalan Kwitang, terbelah.

Pemuda prodemonstrasi meninggalkan Jalan Prapatan menuju Menteng 31. ”Ini kesempatan kita mempraktekkan Massa Actie,” kata Sukarni mengutip buku Tan yang menjadi pegangan pemuda. Setelah itu mereka membentuk Komite van Actie. Komite ini mengambil alih sarana transportasi dan mengibarkan bendera Merah-Putih di mana-mana.

Karena kabinet belum ada kegiatan, Soebardjo—saat itu sudah Menteri Luar Negeri—meminta nasihat Tan yang lalu mengusulkan agar propaganda dilakukan lewat semboyan-semboyan. ”Tan ikut mengusulkan kata-katanya,” kata Hadidjojo Nitimihardjo, putra Maruto. Semboyan itu ditulis pemuda di tembok-tembok, mobil, dan kereta api hingga tersebar ke luar Jakarta, dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris agar menarik perhatian dunia.

Sejak itu Soekarno mendengar kemunculan Tan. Ia meminta Sayuti Melik mencarinya. Dua tokoh itu akhirnya diam-diam bertemu dua kali pada awal September 1945. Pertemuan itu menjadi rahim lahirnya testamen politik. Isinya: ”Bila Soekarno-Hatta tidak berdaya lagi, pimpinan perjuangan akan diteruskan oleh Tan, Iwa Koesoema, Sjahrir, dan Wongsonegoro.”

Kasak-kusuk kehadiran Tan makin santer. Para pemuda membicarakannya di Menteng 31. Tan saat itu tinggal di rumah Pak Karim, tukang jahit di Bogor. Sukarni dan Adam Malik mencarinya ke sana. Mereka berhasil bertemu, tapi ragu identitas Tan. ”Apalagi saat itu banyak muncul Tan Malaka palsu,” kata Hadidjojo.

Untuk memastikan, para pemuda membawa Soediro—kenalan Tan di Semarang pada 1922—beberapa hari kemudian. Sesudah itu mereka membawa guru Halim, teman sekolah Tan di Bukittinggi. Tan juga dicecar soal Massa Actie karena banyak Tan Malaka palsu tidak bisa menjelaskan isi buku tersebut.

Maruto bahkan menyarankan agar pemuda tidak begitu saja mempercayai Tan. Ia rupanya mendengar Tan sudah bertemu Soekarno. Tapi setelah mendengar kata-kata Tan, kaum pemuda yakin tokoh legendaris itu anti-fasis.

Tan juga sepakat dengan aksi pemuda Menteng 31. ”Ia mengusulkan demonstrasi yang lebih besar,” kata Hadidjojo. Demonstrasi digelar untuk mengukur seberapa kuat rakyat mendukung proklamasi. Ide ini melecut pemuda menggelar rapat akbar di Lapangan Ikada. ”Tan berada di balik layar,” kata Poeze.

Pemuda mendapat kuliah dari Tan tentang perjuangan revolusioner. Persinggungan pemuda dengan Tan berlangsung antara 8 dan 15 September 1945. Sekelompok pemuda, antara lain Abidin Effendi, Hamzah Tuppu, Pandu Kartawiguna, dan Syamsu Harya Udaya, diperkenalkan kepada Tan. Sukarni lalu mengirim Hamzah, Syamsu, dan Abidin ke Surabaya untuk mengorganisasi para pelaut.

Di Jakarta, kelompok pemuda menggelar rapat. Mereka menyiapkan demonstrasi pada 17 September—tepat sebulan setelah proklamasi. Tapi unjuk rasa diundur dua hari. Ada anekdot, tanggal itu dipilih karena para pemuda jengkel dimaki-maki Bung Karno bulan sebelumnya. ”Bung Karno marah karena pemuda menggelar pawai di taman Matraman pakai obor dua hari setelah proklamasi,” kata Hadidjojo mengutip Maruto, ayahnya.

Pamflet aksi disebar dan ditempel di mana-mana. Sukarni keluar-masuk kampung, menemui kepala desa, tokoh masyarakat, pemuda, hingga kiai, agar datang ke Lapangan Ikada. Mahasiswa meminta Soekarno hadir juga. Tapi presiden pertama itu menolak.

Pada hari yang ditentukan, massa berbondong-bondong datang. Senapan mesin Jepang dibidikkan ke arah kerumunan. Tapi gelombang massa terus berdatangan. Jumlahnya diperkiran 200 ribu. Di bawah terik, mereka menunggu berjam-jam. Salah satu yang hadir almarhum Pramoedya Ananta Toer. ”Itulah pertama kali saya saksikan orang Indonesia tidak takut lagi pada Dai Nippon,” kata Pram, saat itu berusia 20.

Sementara sidang kabinet pagi itu terbelah. Sebagian menteri setuju hadir di Ikada. Sedangkan yang menolak takut ada pertumpahan darah. Rapat berjalan alot. Pukul empat sore, Soekarno memutuskan datang menenteramkan rakyat yang sudah menunggu berjam-jam. ”Saya tidak akan memaksa. Menteri yang mau tinggal di rumah silakan,” katanya.

Rombongan Soekarno-Hatta pergi menuju Ikada. Poeze menduga, Tan Malaka ikut dalam rombongan. ”Ia satu-satunya yang memakai topi, jalan berdampingan dengan Soekarno menuju podium,” kata Poeze.

Di mimbar Soekarno berpidato lima menit. Suaranya lunak. Ia meminta rakyat tetap tenang dan percaya pada pemerintah, yang akan mempertahankan proklamasi. Massa diminta pulang. Setelah itu, barisan bubar meninggalkan lapangan.

Hasil demonstrasi itu menyesakkan Tan. Pidato itu, katanya, tidak menggemborkan semangat berjuang. ”Tidak mencerminkan massa aksi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Kisruh Ahli Waris Obor Revolusi

Soekarno pernah memberikan testamen politik dan naskah proklamasi kepada Tan Malaka. Testamen itu belakangan dibakarnya.

SAYUTI Melik mengemban tugas penting. Tiga pekan setelah proklamasi, ia diminta Soekarno mencari Tan Malaka. Bung Karno mendengar desas-desus tokoh pergerakan itu ada di Jakarta.

Untungnya, Sayuti tahu di mana mencari Tan. Beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo mempertemukannya dengan penulis buku Naar de Republiek Indonesia itu.

Pertemuan pun diatur. Soekarno meminta Soeharto, dokter pribadinya, menyediakan ruangan. Tapi ia merahasiakan siapa tamu yang akan datang. Dengan bersepeda, Sayuti menjemput Tan. Keduanya kemudian menuju rumah Soeharto—sekarang Apotek Titimurni—di Jalan Kramat Raya.

Kepada Soeharto, tokoh yang hidup 20 tahun dalam pelarian itu mengaku bernama Abdulradjak. Soeharto lalu membawa ”Abdulradjak” ke kamar belakang. Di sana Soekarno sudah menunggu. Sayuti ikut masuk, Soeharto menunggu di luar. Semua lampu di rumah itu dimatikan. Pertemuan dua tokoh dalam gelap itu terjadi pada malam Lebaran, 9 September 1945.

Soekarno membuka pembicaraan. Ia bertanya tentang Massa Actie—buku yang ditulis Tan pada 1926. Kemudian keduanya bicara tentang nasib revolusi Indonesia. Dalam pertemuan dua jam itu, Tan mendominasi pembicaraan, sementara Soekarno lebih banyak diam. ”Tan lebih berpengalaman dalam perjuangan,” kata Sayuti Melik. Kata-kata Tan tentang revolusi, kata Sayuti, belakangan hari sering dikutip Soekarno.

Ada pernyataan Tan yang sangat mengusik perhatian Bung Karno. Tan mengatakan, Belanda, dengan menumpang Sekutu, tidak lama lagi akan datang. Tan yakin, Jakarta akan jadi medan pertempuran. Itu sebabnya ia mengusulkan pemerintahan harus dipindahkan ke pedalaman.

Khawatir akan kemungkinan itu, Soekarno pun berkata, ”Jika nanti terjadi sesuatu pada diri kami sehingga tidak dapat memimpin revolusi, saya harap Saudara yang melanjutkan.” Sebelum menutup pertemuan, ia memberi Tan sejumlah uang. Kesaksian Sayuti itu ditulis dalam kolom Sekitar Testamen untuk Tan Malaka, dimuat di harian Sinar Harapan, September 1979.

Beberapa hari kemudian, Tan dan Soekarno bertemu lagi. Kali ini di rumah dokter Mawardi di Jalan Mampang. Mawardi adalah pemimpin Barisan Pelopor di masa pendudukan Jepang.

Seperti biasa, Sayuti ikut dalam pertemuan, tapi hanya boleh mendengarkan. Mereka bicara lagi tentang perjuangan kebangsaan. Di ujung percakapan, Soekarno berjanji akan menunjuk Tan sebagai penerus obor kemerdekaan.

Tan tidak bereaksi sepatah kata pun mengenai testamen itu. Dalam memoarnya, Dari Penjara ke Penjara, ia menganggap usul itu sebatas kehormatan dan tanda kepercayaan. ”Saya sudah cukup senang bertemu Presiden Republik Indonesia, republik yang sudah sekian lama saya idamkan,” katanya.

l l l

NIAT mengeluarkan testamen diucapkan Soekarno dalam rapat kabinet pada pekan ketiga September 1945. Bila Sekutu menawannya, ia akan menyerahkan pimpinan revolusi kepada salah seorang yang mahir dalam perjuangan. Siapa orang itu, masih ia rahasiakan.

Ahmad Soebardjo tahu yang dimaksud Bung Karno tak lain adalah Tan Malaka. Ia tahu karena Tan pernah membicarakannya. Namun kelanjutan pembicaraan ihwal testamen baru terlaksana setelah Inggris akan mendarat. Juga ada selentingan, Sekutu akan menangkap Soekarno karena dianggap berkolaborasi dengan Jepang.

Situasi itu mendorong Soekarno bertemu dengan Tan Malaka, Iwa Koesoemasoemantri, dan Gatot Taroenamihardjo, di rumah Ahmad Soebardjo. Iwa dan Gatot saat itu Menteri Kesehatan dan Jaksa Agung. Pada 30 September, mereka sepakat menunjuk Tan sebagai ahli waris revolusi bila terjadi sesuatu pada Soekarno-Hatta.

Kemudian Soekarno pergi ke rumah Hatta. Setelah menceritakan pertemuan itu, Bung Hatta memberikan jawaban: ”Kenapa tidak bicara dulu kepada saya? Engkau mestinya kenal baik siapa itu Tan Malaka.”

Hatta menolak hasil pertemuan dan mengusulkan jalan keluar. Tongkat revolusi akan diteruskan kepada pemimpin dari empat kutub. Tan Malaka mewakili aliran paling kiri, Sutan Sjahrir dari kelompok kiri-tengah, Wongsonegoro wakil kalangan kanan dan feodal, serta Soekiman representasi kelompok Islam.

Soekarno puas dengan jalan tengah ini. Ia menelepon Soebardjo mengajak bertemu. Soebardjo, bersama Tan dan Iwa, menyambut Soekarno-Hatta besoknya. Di rumah Soebardjo, Hatta memaparkan pendapatnya.

Ia mengatakan bahwa keberadaan Tan di kalangan kiri bisa menyulut kontroversi karena Partai Komunis Indonesia tidak menyukainya. Hatta juga mengusulkan agar Tan melakukan perjalanan keliling Jawa. Selain memperkenalkan diri pada rakyat, juga untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya. Usul Hatta disetujui.

Dalam pertemuan 1 Oktober itu, mereka juga setuju mengganti Soekiman dengan Iwa. Alasannya, Iwa sahabat Soekiman dan dekat dengan kelompok Islam. Soekarno lalu meminta Tan menyusun kata-kata testamen. Setelah semuanya setuju, naskah diketik Soebardjo dan dibuat rangkap tiga. Soekarno-Hatta lalu menandatanganinya. Soebardjo ditugasi memberikan teks itu kepada Sjahrir dan Wongsonegoro.

Belakangan terungkap, Soebardjo tidak pernah menyampaikan salinan teks itu kepada Sjahrir dan Wongsonegoro. Keduanya baru tahu setelah Hatta memberi kabar. Wakil presiden pertama itu menduga Soebardjo dan kubunya kecewa, wasiat batal diberikan kepada Tan seorang. Tapi, dalam bukunya Kesadaran Nasional, Soebardjo berdalih gonjang-ganjing revolusi menghambat penyampaian teks itu.

l l l

TAN memasukkan testamen ke tasnya. Ia lalu pergi keliling Jawa. Menurut Hadidjojo Nitimihardjo, putra Maruto Nitimihardjo—salah seorang aktivis Menteng 31, markas perjuangan pemuda setelah Proklamasi dan kini Gedung Joang 45 di kawasan Cikini, Jakarta— amplop yang dibawa Tan tak hanya berisi wasiat politik, tapi juga teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik. Bung Karno, menurut Hadidjojo, memberinya satu paket.

Pada saat di Surabaya, Tan dikawal Laskar Minyak pimpinan Suryono. Atas usul Djohan Syahruhzah—belakangan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Sosialis Indonesia—Tan kemudian dikawal Des Alwi selama sepekan. Des waktu itu bergabung dengan laskar Pemuda Republik Indonesia dan sedang menjalankan tugas intelijen melancarkan perang informasi terhadap Sekutu.

Mereka menginap di Gubeng pada 9 November. ”Malam itu saya sempat memijatnya,” kata Des, saat itu 18 tahun. Tan, yang mengaku bernama Hussein, lalu berkisah tentang pertempuran Shanghai, penyerangan tentara Cina terhadap Jepang pada 1932.

Pengetahuan Hussein membuat Des kagum. Anak angkat Sjahrir itu kemudian membawa Tan ke Sidoarjo. Di sana Des baru tahu, pria yang dikawalnya adalah Tan Malaka. Dari Sidoarjo, Tan berkeliling Jawa ditemani Djohan. ”Saat itu hubungan Tan dengan kubu Sjahrir belum retak,” kata Hadidjojo.

Tapi pertalian itu cuma sebentar. Belakangan hubungan kedua kubu itu rekah akibat Tan menentang politik Sjahrir. Lewat Persatuan Perjuangan—kumpulan 141 organisasi politik—Tan menentang kebijakan diplomasi yang dijalankan triumvirat Soekarno-Hatta-Sjahrir.

Keteguhan Tan yang gencar menentang perundingan berujung penjara. Ia bersama Sukarni, Chaerul Saleh, Muhammad Yamin, dan Gatot Abikusno ditangkap di Madiun pada 17 Maret 1946. Uniknya, berita pencidukan sudah menyebar di radio satu hari sebelumnya. Mereka dituduh hendak melakukan kudeta. Mereka ditahan terpisah, dipindah dari satu penjara ke penjara lain.

Namun Yamin dalam buku Sapta Darma menepis latar belakang itu. Ia mensinyalir, penahanan itu atas desakan Sekutu kepada Perdana Menteri Sjahrir agar perundingan berlangsung lancar. Mereka ”diamankan” sebelum delegasi Indonesia bertolak ke Belanda. Dugaan Yamin belakangan terbukti. Dalam persidangan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin mengatakan Tan dan kelompoknya ditangkap karena sering melancarkan agitasi yang mengacaukan perundingan.

Sewaktu Tan di dalam sel inilah menyebar testamen politik palsu. Isinya menyatakan bahwa Soekarno-Hatta menyerahkan pimpinan revolusi kepada Tan Malaka seorang. Hatta menuding Chaerul Saleh otak dari kebohongan itu. Gara-gara itu, Hatta berniat mencabut keputusan pemberian testamen, tapi batal.

Dari penjara, Tan berhasil menyelundupkan amplop berisi testamen asli dan naskah proklamasi lewat kurir. ”Amplop itu diterima ayah saya,” kata Hadidjojo. Maruto saat itu duduk di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta.

Setelah dua tahun ia ditahan, kejaksaan baru menjatuhkan dakwaan. Tapi bukan atas tuduhan kudeta, melainkan menggerakkan barisan oposisi ilegal. Tan dan Sukarni dibebaskan pada September 1948 dari penjara Magelang, Jawa Tengah.

Setelah Tan bebas, Maruto mengembalikan testamen dan naskah proklamasi kepadanya. Ia juga mengatur pertemuan antara Tan dan Jenderal Soedirman di Yogyakarta. Kepada Pak Dirman, Tan mengatakan akan bergerilya ke Jawa Timur sekitar November 1948. Soedirman lalu memberinya surat pengantar dan satu regu pengawal.

Surat dari Soedirman itu diserahkan ke Panglima Divisi Jawa Timur Jenderal Sungkono. Oleh Sungkono, Tan dianjurkan bergerak ke Kepanjen, Malang Selatan. Tapi ia memutuskan pergi ke Kediri. Di sinilah, kata sejarawan Belanda Harry Albert Poeze, Tan dieksekusi pada 21 Februari 1949.

Sejak itu kasak-kasuk ihwal testamen meredup. Baru pada Mei 1972, polemik ahli waris revolusi mencuat di media massa. Moekhardi, mengutip buku George McTurnan Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia (1952), mengemukakan bahwa perancangan testamen itu taktik Tan Malaka merebut kekuasaan. Satu bulan kemudian, Sayuti menolak pendapat Kahin. Menurut dia, pertemuan dan pembuatan testamen atas prakarsa Soekarno.

Pekan berikutnya, giliran Soebagijo I.N.—atas hasil wawancara dengan Hatta—menulis, naskah testamen sudah diberikan Tan tapi belum ditandatangani. Soekarno akan memarafnya bila Bung Hatta setuju. Sedangkan Hatta menilai, sosok Tan di mata rakyat tidak populer. Buktinya, dalam perjalanan di Jawa, Tan beberapa kali hendak ditangkap.

Silang pendapat terus bermunculan. Perang pena di surat kabar reda setelah S.K. Trimurti—istri Sayuti—menulis surat pembaca di harian Sinar Harapan, akhir Oktober 1979. Trimurti membuka rahasia, Syamsu Harya Udaya menemuinya pada akhir 1964. Tokoh Murba, partai yang didirikan Tan, itu mengaku menyimpan testamen dan naskah Proklamasi. Syamsu memang sering menemani Tan sebelum sang tokoh tewas.

Daripada terus memercikkan perselisihan dan jadi rebutan, Trimurti menganjurkan testamen dihancurkan. Keduanya lalu menemui Aidit, yang dikenal dekat dengan Soekarno. Ketua Partai Komunis Indonesia itu mengatur pertemuan.

Soekarno kemudian mengundang ketiganya. Di Istana Negara, Trimurti menyerahkan seluruh naskah. Sementara teks proklamasi disimpannya, Bung Karno merobek-robek testamen dan membakarnya. ”Setelah itu kami pulang dengan perasaan lega,” kata Trimurti. Kisruh surat wasiat padam di tengah bara api.